PRESMEDIA.ID, Karimun – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, akan terus mendorong percepatan Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di wilayah Bintan dan Karimun.
Karena menurutnya, dengan percepatan FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun, akan mempercepat pertumbuhan invesrtasi dan pembangunan di Kepri. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Bersama Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun, Senin (14/2/2022).
Menurut Ansar ada 3 tugas utama dalam rangka mengembangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) di Kepri yang terdiri dari BP Batam, BP Bintan (termasuk Tanjungpinang), dan BP Karimun.
Tugas pertama adalah, mempercepat pengintegrasian kawasan FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) sesuai amanat PP No.41 Tahun 2021 yang sampai saat ini belum terealisasi.
Kemudian Kedua, lanjut Ansar adalah mendorong percepatan FTZ menyeluruh khusus di wilayah BP.Bintan (Termasuk Tanjungpinang) dan BP.Karimun yang saat ini wilayahnya masih terbatas.
Tujuanya, agar fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi, Namun juga oleh masyarakat setempat.
“Percepatan FTZ Menyeluruh ini, juga akan meminimalisir ketidakpastian hukum bagi investo,” lanjut Gubernur.
Terakhir mengenai remunerasi bagi pegawai BP.Karimun yang saat ini masih mengandalkan hibah dari APBD Kabupaten Karimun dan hingga saat ini belum mendapatkan remunerasi anggran dari APBN.
“Hal ini nantinya akan kita dorong dan bicarkan dengan Pusat, dan kami akan menghadap Menko (Perekonomian),” ujarnya.
Ansar yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) juga menuturkan, bahwa Kepri mendapatkan privilege dengan keberadaan kawasan khusus yang semua daerah mendapatkannya.
Dengan keberadaan kawasan ini, pemerintah akan terus memacu investasi di daerah.
Namun memang, konsekuensi bagi negara adalah ada beberapa pendapatan negara yang hilang karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor baik di KEK maupun FTZ seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, maupun stimulus lain” imbuh Gubernur Ansar.
Ansar juga mengatakan dengan kelembagaan FTZ yang langsung dipimpin Menko Perekonomian dan beberapa Menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan dengan anggota adalah Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai wakilnya hendaknya juga harus tau program BP.Kawasannya.
Dan Kawasan FTZ yang sudah diberikan relaksasi fiskal dan perizinan akan lebih oprimal jika didukung dengan sarna dan prasarana transportasi yang memadai dalam mendorong pencapaian investasi.
Oleh Karena itu, Gubernur Ansar juga mengatakan sangat mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun. Karena menurutnya, Kendari Bandara iru tidak beradi di dalam kawasan FTZ, Namun akan menduikung berkembangnya kawasan FTZ di Karimun.
Penulis :Ismail
Editor  :Redaksi