PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti penataan pedagang yang tidak elegan di Pasar Encik Puan Perak Tanjungpinang.
Bagaimana tidak, sejumlah pedagang yang berjualan bahan basah seperti ikan dan sayur, ditempatkan di lantai II. akibatnya, pembeli yang hanya mau membeli ikan 1 kilo harus naik tangga ke lantai II.
Wakil Ketua ll Kota Tanjungpinang, Hendra Jaya mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan dari para pedagang ikan terkait area berdagang yang ditempatkan di lantai ll pasar Encik Puan Perak Tanjungpinang itu.
Dengan seperti itu, pedagang menyatakan banyak orang tidak mau naik ke atas dan akhirnya, sejumlah pedagang memilih berjualan di Parkir pasar dengan alasan karena sepi pembeli.
“Harusnya penataan pedagang ini harus menjadi perhatian khusus, dengan menempatkan pedagang yang berjualan sesuai peruntukannya,” kata Indra Jaya.
Selain itu, Ia juga menyayangkan, upaya yang dilakukan pemerintah dalam memindahkan pedagang kaki lima untuk masuk ke dalam pasar Encik Puan Perak belum membuahkan hasil, sehingga pemerintah kota Tanjungpinang perlu melakukan evaluasi.
“Jadi penataan-penataan ini yang nantinya perlu cepat disikapi oleh Pj Walikota Tanjungpinang yang baru,” katanya Selasa (4/6/2024).
Keberadaan pasar Encik Puan Perak Tanjungpinang sebut Indra, hendaknya dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat, pedagang dan pemerintah. Dan dengan pasar yang bagus dan rapi, masyarakat akan merasa nyaman saat berbelanja.
“Kalau pasar-nya nyaman mungkin yang selama ini tidak belanja kesana, bisa menjadi belanja kesana. dan penghasilan pedagang juga jadi meningkat,” ujarnya.
Tetapi, walaupun gedungnya bagus, tetapi pedagang pembeli sepi, pedagang tidak mungkin akan bertahan disana.
Kinerja BUMD dan PT.TMB Jadi Sorotan
Selain itu, Indra jaya juga menyoroti kinerja BUMD PT.Tanjungpinang Makmur Bersama. Ia mengatakan, banyak mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kinerja BUMD Tanjungpinang tersebut khususnya dalam pengelolaan pasar.
Harusnya kata Indra, BUMD yang sudah diberikan kepercayaan mengelola sejumlah lini usaha pemerintah harus mengelola dengan baik.
Sehingga, keberadaan BUMD kota Tanjungpinang itu tidak terus menerus membebani APBD kota Tanjungpinang.
“Kalau saya nilai selama ini, perkembangannya belum signifikan, dan hanya mengelolah yang lama saja. Mungkin butuh terobosan baru bagaimana ada lagi usaha yang dikembangkan oleh BUMD Tanjungpinang,” pungkasnya.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur