Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Ini Pertimbangan Hakim PT Riau Bebaskan M.Apriandy Dari Pidana Pemilu

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Terima banding Jaksa dan terdakwa kasus Pidana Pelimu M.Apriyandi. Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru-Riau Dolman Sinaga SH dan hakim anggota Hj.Hasmayetty SH dan Tahan Simamora SH membebaskan caleg Partai Gerinda M.Apriyandi dari putusan hakim PN Tanjungpinang, yang sebelumnya menghukum terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu, Rabu (3/7/2019).

Dalam putusanya nomor:26/PID-SUS/2019/PT PBR, tiga hakim PT Riau ini menyatakan, M.Apriyandi tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu sebagai mana dakwaan Jaksa penuntut umum melangar pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana.

Dalam uraian pertimbangan putusanya, Hakim menyatakan, unsur ke dua Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan” dan unsur ketiga “Kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung“ tidak terbukti sebagai mana putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Alasan Hakim PT, Politik Uang atau Maney Politik pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak memiliki arti dan batasan yang jelas tentang sejauh mana perbuatan yang dapat ditafsirkan sebagai Politik uang atau Money Politik.

“Namun dapat dipahami bahwa, hal ini dimaksudkan sebagai larangan bagi Calon dan/atau Tim Kampanye, menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih, baik yang ditujukan untuk memilih diri sendiri dari calon tersebut dan atau untuk tidak memilih calon lain tertentu,”ujarnya.

Selanjutnya, Hakim dalam putusanya, juga mengutip arti Politik Uang dari kamus “Wikipedia” yang diartikan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Sementara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Tiga Hakim PT ini menyatakan, Tidak satu alat bukti pun yang diajukan didalam perkara pidana Pemilu itu yang dapat mengungkap secara jelas, motif pemberian uang oleh Terdakwa kepada Tim suksesnya untuk mengajak masyarakat calon pemilih, agar memilih Terdakwa pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019.

“Dan sebaliknya, sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan yang bersesuaian dengan keterangan saksi a decarge yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Muhammad Rais dan Aliyus, Hakin PT menyimpulkan Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk dibagi-bagikan kepada peserta kampanye, melainkan hanya untuk kebutuhan Tim Pemenangan dan saksi bayangan yang dibentuk.

“Dan atas uraian fakta dan pertimbangan diatas, tidak terdapat korelasi yang jelas antara pemberian uang oleh Terdakwa kepada Tim Pemenangan, Korlap dan saksi bayangan/ sukarelawan dengan dugaan Politik Uang (Money politik),”ujar Hakim.

Oleh karena, tujuan pemberian uang kepada Tim pemenangan korlap dan saksi adalah untuk mendukung Tim pemenangan dalam kegiatannya. Dan bukan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat calon pemilih agar mempengaruhi calon pemilih memilih Terdakwa sebagai Caleg pada Pileg.

Majelis hakim juga mengatakan, syarat pokok dan utama didalam unsur kedua dan ketiga pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana dakawan JPU adalah, bahwa didalam diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, harus terdapat unsur sengaja yang harus dibuktikan dengan adanya Willen dan Wetten (Menghendaki dan Mengetahui).

“Namun didalam perkara ini, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini tidak tergamnbar dengan jelas, didalam diri Terdakwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana,”ujarnya.

Dan oleh karena Mens Rea dalam diri Terdakwa tidak terpenuhi, dan pemberian uang oleh Terdakwa kepada Tim Pemenangannya adalah untuk kebutuhan Tim Pemenangan, dan bukan untuk peserta kampanye Pemilu, Maka Majelis menyatakan, Terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban didalam perkara tersebut.

Selain menerima dan mempertimbangkan selurunya keterangan saksi adhecge terdakwa. Hakim PT Riau itu juga mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang diajukan Terdakwa dan kuasa hukumnya Dr.Suharizal SH, dengan kesimpulan, bahwa apa yang dikatakan saksi ahli yang diajukan terdakwa, tidak ada larangan untuk memberikan sejumlah uang untuk Tim Pemenangan, Korlap dan saksi bayangan (sukarelawan) sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa didalam perkara tersebut.

“Dan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dan unsur ketiga pasal dakwaan tuntutan Jaksa penuntu umum tidak terpenuhi,”ujarnya.

Dan karena unsur kedua dan unsur ketiga tidak terpenuhi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan tidak memiliki keyakinan, Terdakwa M.Apriyandi telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak).

“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding ke PT Pekanbaru. Menyatakan Terdakwa M.Apriyandi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang didakwakan terhadapnya,”ujar Hakim PT Pekanbaru itu.

Selain membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga menyatakan membebaskan M.Apriyandi dari
segala dakwaan Jaksa Penuntut umum.

“Memerintah untuk memulihkan hak-hak Terdakwa M.Apriyandi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula. Dan menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara,”ujarnya.(Presmedia)

Comments
Loading...