Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tafsir Periode Jabatan KDH Diputus MK, Satu Periode Jabatan KDH Setengah dari 5 Tahun

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar

PRESMEDIA.ID,Jakarta- Gugatan tentang tafsir satu periode masa Jabatan Kepala Daerah (KDH) sebagai mana pasal dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Kepala Daerah diputusan Mahkama Konstitusi.

Berdasarkan Amar Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun.

Namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

“Yang dimaksud dengan 1 periode masa jabatan KDH (Kepala Daerah) adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,”kata Bahtiar di Jakarta,Jumat (05/07/2019).

Dengan demikian, lanjut Bahtiar, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu.

“Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,”jelasnya.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode.

Namun, di lapangan terjadi persoalan, Dan Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009.***

Comments
Loading...