Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Jamin Seluruh Siswa Bersekolah, DPRD dan Pemerintah Tambah Rombel Dan Bangun Sekolah Baru

Rapat Dengar Pendapat DPRD Kepri dengan Dinas Pendidikan Kepri terkait PPDB 2019/2020 di Kepri

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Untuk menjamin seluruh siswa SMA/SMK sederajat bisa masuk sekolah pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Kepri tahun ajaran 2019/2020, DPRD dan Pemerintah provnsi Kepri sepakat, menambah Ruang Belajar (Rombel) serta pembangunan ruang kelas Sekolah Baru di Provinsi Kepri.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di kantor DPRD Kepri,Selasa,(8/7/2019).

Kepala Disdik Kepri, Muhammad Dali mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi terhadapa ribuan siswa yang belum tertambung pada PPDB tahun ajaran baru.

“Jangka pendeknya, kami sepakat agar dilakukan penambahan Ruang belajar pada sejumlah sekolah yang siswanya sudah penuh,”ujar M.Dali.

Kedepan lanjutnya lagi, jyga direncanakan adanya penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) pada sekolah baru untuk memenuhi kebutuhah sekolah di Kepri.

“Tentunya solusi jangka panjang harus ada penambahan sekolah baru,”ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota komisi II DPRD Kepri, juga mempertanyakan, kebijakan Gubernur yang menjamin akan menampung seluruh calon siswa untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri di Kepri

. Demikian juga kebijakan Pemprov Kepri melalui Disdik yang kembali membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap II.

Ketua Komisi I DPRD Kepri, Teddy Jun Askara menilai, kebijakan tersebut kurang tepat dan melangar aturan dinas Pendidikan.

“Jika memang demikian, mengapa kamrin tidak sekalian saja semuanya diterima,”ujar Teddy dalam forum resmi tersebut.

Berdasarkan data yang diterima, lanjut Politisi Gokar ini, hingga saat ini masih banyak sekolah SMA dan SMK di Kepri yang belum memenuhi jumlah daya tampung sekolah. Hal itu disebabkan para orang tua mendaftarkan anaknya hanya ke sekolah tertentu.

“Akibatnya, terjadi penumpukan di sekolah tertentu. Seperti di Tanjungpinang terjadi di SMA Negeri 1, 2, dan SMK Negeri 1. Padahal, di SMA Negeri 3, 5 bahkan 6 dan 7 masih kekurangan daya tampung siswa,”katanya.

Anggota Komisi I, Burhanuddin Nur mengungkapkan penyebab kekisruhan PPDB 2019, disebabkan masih kurangnya fasilitas sekolah di Kepri.

Menurut Burhanuddin, idealnya, untuk memenuhi kebutuhan sekolah di Kepri, harusnya 70 persen sekolah negeri dan sisanya swasta.

“Namun kenyatanya, sekarang ini terbalik yang ada 30 Negeri dan 70 negeri,”ungkapnya.

Oleh karena itu, Burhanudin menyatakan, perlu menjadi prioritas bagi Pemprov Kepri dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran APBD untuk pembangunan sarana prasarana sekolah baru dan ruang kelas baru pada APBD Perubahan 2019 dan APBD murni 2019.

“Kita prioritaskan pembangunan sekolah. Disdik silakan alokasi anggatanya dihitung berapa kebutuhannya. Masak Gurindam 12 bisa dianggarkan setengah triliun, untuk pendidikan saja tidak bisa,”paparnya.(Presmed).

Comments
Loading...