Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

KCW Minta KPK Juga Sasar Dugaan Gratifikasi Izin Tambang dan Penggunaan APBD di Kepri

Dewan Pengawas dan dan Penggagas Kepri Corruption Watch (KCW) Laode Kamarudin (foto: lintaskepri.com)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kepri Corruption Watch (KCW), mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun serta kroninya, yang diduga menerima gratifikasi dan suap dalam pemulusan Izin reklamasi laut di Tanjung Piayu Batam.

Karena menurut KCW Kepri, Penangkapan disertai serangkaian pengeledahan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu, sudah lama dinantikan oleh banyak pihak termasuk pegiat anti korupsi dan masyarakat di negeri bunda tanah melayu provinsi Kepri.

“Kita apresiasi KPK yang telah melakukan OTT terhadap Gubernur Nurdin Basirun, kadis DKP Eddy Sofyan beserta Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono dan seorang yang mengaku pengusaha Abu Bakar. Karena hal ini sudah sedari dulu di tunggu-tunggu masyarakat,”ujar Dewan Pengawas dan dan Penggagas Kepri Corruption Watch (KCW) Laode Kamarudin, Minggu,(14/7/2019).

Dari data KCW, Ujar Laode, pelaksanaan Kebijakan dan Anggaran di Kepri, sarat dengan sejumlah prilaku KKN pejabat yang sudah menggurita dan sangat kronis. Bahkan, ada indikasi Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi “Lumbung Korupsi” yang lama terabaikan, hingga mengakibatkan rasa apatis dan pesimis masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum di Kepri.

Baca Juga

Sebelumnya, sambung Laode, sejumlah dugaan Korupsi Kebijakan dan pelaksanaan Anggaran di Kepri juga sudah beberapa kali disuarakan KCW, melalui ekspos dan pemberian statemen, bahkan pelaporan ke penegak Hukum, termasuk KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di Kepri.

“Sayangnya, KKN antara Pejabat dengan Pejabat, Pejabat dengan pengusaha, bahkan Pejabat dengan oknum Lembaga Penegak hukum di Kepri ini terjalin dengan terkoordinasi yang mengakibatkan KKN semakin kronis dan mewabah,”ujarnya.

Salah satu bukti, tambah Laode, Ada kasus Korupsi yang sudah 2 tahun mengendap di salah satu lembaga penegak hukum di Kepri dengan 5 Tersangka yang sudah ditetapkan, hingga saat ini penangananya tidak jelas.

“Informasinya, dugaan korupsi yang sudah ditetapkan tersangkanya itu, “Mengendap” karena salah satu tersangka adalah kader Partai, dan pimpinan lembaga itu di Jakarta adalah Kader Partai tersebut, hingga kasus Korupsinya mengendap dan informasinya mau di SP3,”ujar Laode.

Hal yang sama, ujar Laode, juga diduga dilakukan Nurdin Basirun, Hingga selama ini, penegak Hukum di Kepri takut mengusut sejumlah dugaan Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Sebelum OTT yang dilakukan KPK terhadap Nurdin Basirun Cs, sambung Laode, KPK juga telah menetapkan Kepri masuk dalam zona merah Korupsi. Hal ini mengisyaratkan, seluruh roda kegiatan pemerintahan dipantau oleh badan rasuah itu.

“Namun sayangnya beberapa kali KPK turun baik dalam Korsupgah maupun monitoring selalu diabaikan dan dianggap petinggi dan pemangku kepentingan di Kepri hanya sebatas acara seremonial tahunan yang rutin dilaksankan,”ujarnya.

Dan jika disikapi, lanjut Laode, selain soal perizinan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepri tanpa prosedural, Juga ada pengeluaran izin Tambang, Bouksit, Timah, Pasir dan Batu Granit yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepri yang juga diduga tidak sesuai aturan.

“Hal yang sama, juga terjadi pada Angaran APBD, yang seolah hanya kegiatan rutinitas tahunan untuk memperkaya Oknum Pejabat dan ASN, tanpa berdampak pada pembangunan serta kesekahteraan masyarakat,”ujarnya.

KCW Kepri, sangat berharap KPK juga dapat menyasar dugaan Korupsi dan Gratofikasi pejabat, dalam pengeluaran, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Boksit, Timah, Pasir di Kepri, yang telah merusak dan meluhlantakan Hutan lindung serta Lingkungan.

“Demikian juga penggunaan APBD di Kepri juga menjadi PR yang diharapkan di monitoring serta disupervisi oleh KPK. Karena disejumlah kasus ini juga disinyalir ada keterlibatan Nurdin Basirun dan beberapa OPD dalam memberikan perizinan tambang yang di tenggarai tidak sesuai prosedur,”tegasnya.(Presmedia).

Comments
Loading...