Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sekda Kepri Mengaku Tidak Tahu Ada Surat DPRD, Minta Nurdin Tidak Terbitkan Izin Reklamsi

Nurdin ditetapakan KPK Tersangka
Surat DPRD Kepri Kepada Nurdin Basirun untuk menghentiakan pengeluaran Izin Reklamsi sebelum ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai tersangka (Ist)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS.Arif Fadillah mengaku, tidak mengetahui danya surat DPRD Provinsi Kepri yang meminta Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun agar tidak menerbitkan perizinan reklamasi, sebelum ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dugaan suap dan gratifikasi pengurusan izin reklamsi.

“Saya tak ingat dan tak tahu adanya surat dari dewan perihal larangan perizinan reklamasi itu, saya juga belum baca,”ujar Arif Fadillah pada PRESMEDIA.ID saat di konfirmasi di mesjid Nur Ilahi Kamis,(18/7/2019).

Sembari meyaksikan photo dokument surat DPRD yang ada di selular wartawan, Arif terlihat terkesima dan mengaku belum membaca surat tersebut.

Dari data yang diperoleh PRESMEDIA.ID, sebelum gubernur non aktif Nurdin Basirun ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan penerimaan suap pengeluaran izin reklamsi. Ternyata, DPRD Kepri telah mengirimkan surat kepada Nurdin Basirun perihal penghentian izin dan kegiatan reklamasi di provinsi Kepri.

Hal itu tertuang dalam Surat DPRD Kepri Nomor 298/160/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang ditandatangani Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau. Selain kepada Gubernur, dibagian bawah surat tersebut juga ditembuskan kepada Wakil Gubernur Kepri dan Sekda Kepri.

Pada surat DPRD Kepri ini dikatakan, Sehubungan dengan pembahasan ranperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2038, mengatur tatarung laut dan pemetaan zona pola ruang dan pemanfaatan laut.

Selanjutnya, bedasarka ketentuan ayat 3 pasal 27 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, paling jauh 12 mill laut diukur dari garis laut lepas atau kearah perairan kepulauan.

“Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mengingat pengukuran berpedoman pada garis pantai, maka untuk mendukung pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Ranperda dan Peta, Dengan ini diminta agar untuk sementara waktu sampai dengan ditetapakanya Ranperda RZWP3K menjadi Perda agar tidak menerbitkan perizinan terkait kegitan reklamasi,”sebut DPRD Kepri melalui ketua DPRD dalam suratnya.

Namun, ternyata surat ini tidak diindahkan dan diabaikan Nurdin Basirun, hingga berujung pada penangkapan dan penetapan dirinya bersama Edi Sofiyan dan Budi Hartono bersama satu orang pihak swasta bernama Abu Bakar sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan suap dan gratifikasi pengurusan izin reklamasi oleh KPK pada Rabu,(10/7/2019) di Tanjungpinang.

Modus pegeluaran izinan reklamasi laut ini sendiri, diduga dilakukan Edi Sofiyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan anak buahnya Budi Hartono, untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain, mengeluarkan Izin reklamasi tanpa prosedural dan tidak melalui PTSP.(Presmedia)

Comments
Loading...