Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Up Normal PLN, Listik Mati Pembayaran Tagihan Meroket, Dewan Minta Penjelasan

Anggota DPRD Kepri Suryani

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Ditenga kondisi pandemi COVID-19 dan terpuruknya ekonomi, perusahan Listrik Negara (PLN) kembali berulah, memadamkan listrik dan menaikan tagihan rekening listrik warga sesuka hati.

Kejadian upnormal PT.PLN (Persero) di tengah pase New Normal Pandemi COVID-19 ini banyak dikeluhkan masyarakat di kota Batam dan Tanjungpinang provinsi Kepri.

Yeni, salah seorang warga di Tanjungpinang mengaku, pada bulan Juni 2020 tagihan listriknya naik 100 persen daibandingkan Mei lalu.

“Iyah benar, saya tadi baru cek tagihan listrik bulan Juni naiknya 100 persen,”ujarnya tanpa menyebut total jumlah tagihanya Jumat (5/6/2020).

Hal yang sama, juga dikeluhkan sejumlah warga di Kota Batam. Bahkan warga, mengaku bingung, tagihan listriknya meroket dan sangat jauh berbeda dibanding Mei 2020, sementara hanya beberapa lampu dan peralatan yang dihidupkan.

DPRD Minta PLN Bright Batam Transparan

Terkait dengan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kenaikan tagihan listrik ini, Anggota Komisi III DPRD Kepri Suryani meminta PLN transparan dan menjelaskan ke masyarakat mengapa tagihan listrik bisa naik dua hingga tiga kali lipat.

“Kami mendapat laporan dari masyarakat, ditengah kondisi perekomonian begini, tentu ini semakin membebani
masyarakat,”kata Suryani Jumat (5/6/2020).

Dia berharap,PLN bisa transparan terkait masalah kenaikan tagihan listrik itu, Karena, menurutnya pemberlakuan kenikan tagihan listrik itu, tidak pernah ada penjelasan dari PLN.

“Tidak ada pariabel terkait kondisi tata kelola kelistrikan di Batam yang dijelaskan PLN Bright Batam, tapi tiba-tiba tagihan listrik naik, kita minta PLN menormalkan kembali tarif listrik ini, jangan biarkan masyarakat tercekik, beban rakyat di semua
level saat ini semakin berat,”kata Suryani.

Politisi PKS ini juga meminta, PLN harus transparan menyampaikan ke masyarakat apa yang terjadi. Jika memang pembengkakan tagihan salah satunya disebabkan akumulasi dari pencatatan yang tidak akurat karena petugas tidak datang mencatat PLN harus bertanggung jawab dengan hal ini.

“Buka datanya, manajer area masing-masing harus terbuka kepada masyarakat kalau memang karena pemakaian yang lebih dari biasanya. Berikan data pemakaian selama tiga bulan karena tidak semua masyarakat paham dengan perhitungan Kwh,”kata Suryani.

Selain itu, menurutnya, PLN harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat jangan terkesan arogan karena untuk listrik ini tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain ke PLN.

“Untuk PLN Batam kita sudah melakukan RDP, kami meminta tidak ada pemutusan langsung untuk pembayaran diatas tanggal jatuh tempo, tidak ada denda keterlambatan dan memberikan keringanan sistem pembayaran bagi masyarakat yang bengkak tagihannya dan tidak mampu membayar sekaligus,”tambah Suryani.

Terpisah, hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kepri Kepri Raden Hari Tjahyono. Dia menambahkan, persoalan ini tidak hanya terjadi di Batam, beberapa kabupaten dan kota yang lain juga sepertinya mengalami nasib yang sama.

“Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan PLN, tetapi saya sepakat harus ada transparansi terkait tagihan listrik ini,”ujar Hari Tjahyono.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...