Ultimate magazine theme for WordPress.

RDP Dengan PLN Tanjungpinang, DPRD Kepri Minta PLN Berbaiki Sistim Manajemen

DPRD Kepri saat menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Managemen PT.PLN di Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan management PT.PLN (Persero)b Tanjungpinang. DPRD Provinsi Kepulauan Riau beri rekomendasi ke PLN dalam menyikapi komplein lonjakan tagihan listrik yang membebani masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Lis Darmansyah mengatakan, pihak PLN harus memperbaiki sistem managamenya, agar permasalahan lonjakan tarif listrik tidak terjadi di kemudian hari.

“Sebenarnya permasoalan ini merupakan persoalan klasik yang terus terjadi setiap tahun. Namun, pada kasus kali ini memang sudah sangat tidak wajar jika kenaikan tersebut lebih dari 100 persen,”ujar Lis Darmansyah dalam RDP yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak, Selasa (9/6/2020).

Atas dasar itu, lanjut Politisi PDI-P ini, pihaknya meminta untuk tagihan listik masyarakat yang melonjak agar diperbaiki.

“Kalau berdasarkan asumsi atau estimasi, tidak semua warga terapkan WFH. Namun juga terdampak,”ungkapnya.

Selain itu, Lis juga meminta pihak PLN mengevaluasi kinerja vendor-nya yang bertugas melakukan pengecekan dan pencatatan meteran listrik pelanggan.

Meski selama pandemi vendor tidak dapat melakukan pengecekan meteran, maka sangat tidak adil kendala itu mejadi alasan, pembebanan tagihan yang membengkak kepada masyarakat.

“Seharusnya PLN memberikan Pinalty kepada vendor dalam hal ini petugas pencatatan yang membuat kesalahan,” katanya.

Rekomendasi lainnya, Dewan juga meminta PLN membuka posko pegaduan bersama pemerintah daerah di setiap kecamatan. Tujuannya, untuk menampung keluhan serta mensosialisasikan terkait lonjakan tagihan listrik kepada masyarakat.

“Jika ada masyarakat yang merasa keberatan dan tidak sanggup dengan tagihan yang naik. Kami tegaskan untuk pihak PLN tidak melakukan pemutusan listrik apabila masyarakat terlambat membayar,”ujarnya.

Ditambahkan Lis, jika dalam persoalan ini masuk ke dalam ranah hukum, maka dirinya mempersilahkan pihak manapun menindaklanjutinya.

Terlebih, permasalahan ini sudah bersinggungan dengan ketidakadilan yang dirasakan para pelanggan PLN sebagai konsumen.

“Kalau ada unsur pidana dan maladministrasi, itu bisa di selidiki oleh PPNS Disperindag dan Dinas ESDM. Sedangkan ketidakpuasan konsumen, kita juga sudah sampaikan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk ditindak lanjuti,”katanya.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Tanjungpinang, Suharno menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dengan berkoordinasi bersama Pemko Tanjungpinang untuk membuat posko menampung keluhan dan bersosialisasi kepada masyarakat.

Sedangkan, untuk tagihan pihaknya tidak dapat berbuat banyak, karena lonjakan tagihan ini atas volume pemakaian masyarakat yang meningkat.

Oleh karena itu, sebagai solusi lanjut Dia, PLN telah memberikan pilihan ansuran atau pembayaranya dilakukan dengan mencicil selama tiga bulan kedepan.

“Kebijakan ini bukan kami sepihak, tapi ada dasar-dasarnya dan ada perintah dari PLN pusat ketika terjadi hal-hal seperti ini. Yakni ketika petugas meteran tidak mengecek ke lapangan dikarenakan pandemi COVID-19,” tutupnya.

Penulis:Ismail

Comments
Loading...