Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kegiatan APBD 2019 Belum Terlaksana, Isidanto Ingatkan OPD Tidak Berleha-Leha

Plt.Gubernur Isidanto saat memimpin Rapat koordinasi evaluasi OPD program kegiatan APBD 2019 (Ist)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Plt.Gubernur Kepri H.Isdianto mengingatakan Kepala OPD dan ASN provinsi Kepri agar tidak lagi berleha-leha dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan APBD 2019. Hal itu mengingat waktu pelaksanaan anggaran APBD yang sudah mamasuki akhir tahun.

Hal itu dikatakan Isdianto setelah mendengar laporan adanya beberapa OPD yang belum selesai membuat Rencana Kerja (Renja) kegiatan 2020, dalam rapat koordinasi evaluasi program kegiatan APBD 2019 dan Rencana kerja APBD 2020 pada rapat rutin OPD di Rupatama Lt.4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin,(29/7/2019).

“Dimana-mana ada CCtv, Ayo kita bekerja sesuai dengan aturan, dan kita jaga bersama agar dikemudian hari, tidak timbul lagi persoalan baru yang semestinya tidak harus timbul,”kata Isdianto.

Kepada OPD yang belum menyerahakan Renja, Isidanto juga meminta agar besok siang dapat diselesaikan semuanya, guna dilakukan pembahasan.

Begitupun dengan realisasi pekerjaan fisik APBD 2019. Dari data lelang yang diperoleh, hingga saat ini masih terdapat 50 persen kegiatan yang belum masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri.

Atas dasar itu, Isdianto meminta, agar setiap pejabat di masing-masing OPD di Kepri, yang melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, bekerja dengan tujuan bersama dan tidak untuk kepentingan masing-masing.

“Minggu depan, mohon disampaikan kepada saya data dari Pak Misbardi (Kabiro ALP) apa kendala-nya. Mari kita selesaikan bersama agar setiap pekerjaan yang telah digagas dapat selesai dengan tepat waktu,”tegas Isdianto.

Sementara itu, Kepala Barenlitbang Naharuddin mengatakan, terkait APBD Perubahan 2019, penyampaian KUA PPAS ke DPRD Kepri rencananya, akan dilaksanakan pada 31 Juli mendatang.

“Dari hasil rapat terkahir TAPD Kepri bersama Banggar DPRD, telah disepakati untuk APBD Perubahan, kita hanya melakukan perubahan pada hal-hal wajib saja,”kata Nahar.

Sedangkan untuk APBD Murni 2020, Nahar melanjutkan, sesuai amanat Permendagri, penyampaian KUA PPAS-APBD 2020 yang dijadwalkan bulan Juli 2019, diprediksi mengalami keterlambatan akibat beberapa OPD masih perlu memperhatikan dan menyiapkan Renja 2020.

“Tahapan pembahasan dalam setiap kegiatan wajib hukumnya dilakukan dengan sejumlah OPD. Oleh karena itu setiap OPD yang masih belum melewatkan tahapan ini, agar sesegera mungkin menyusun guna dibahas sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan,”ujarnya.

Sementara Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi, melaporkan, kondisi realisasi penyerapan anggaran provinsi Kepri terus mengalami tren positif. Untuk bulan berjalan, Aries mengatakan, realisasi penyerapan anggaran per 27 Juli 2019, realisasi fisik sudah mencapai 43,23 persen dan realisasi keuangan sebesar 40,63 persen.

“Untuk itu kita perlu terus menggesa dan mengakselerasi kegiatan pembanguna yang sedang berjalan di sisa tahun anggaran ini agar dapat mencapai hasil sesuai target,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Layanan Pengadaan Misbardi melaporkan, perkembangan proses pelaksanaan lelang dilingkungan Pemprov Kepri yang secara keseluruhan paket untuk tahun 2019 adalah berjumlah 337 paket. Dari 184 paket yang baru masuk, hingga saat ini masih ada sekitar 50 persen paket proyek kegiatan APBD Kepri di masing-masing OPD yang belum masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa pemerintah.

“Hingga saat ini, yang baru selesai lelang adalah, 106 paket pekerjaan. Dan saat ini beberapa paket lainya sedang dalam tahap proses tender di Pokja dan belum ditayangkan karena sedang melaksanakan perbaikan berkas,”kata Misbardi.

Atas sejumlah paket yang belum dimasukan tersebut, Misbardi mengingatkan, agar OPD-OPD Pemrintah Provinsi Kepri segera memasukan ke ULP Kepri.

“Dan jika ada masalah ataupun kendala, dapat segera diinformasikan agar dapat diselesaikan bersama,”kata Misbardi.

Terkait Simda terintegrasi, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri mengatakan, perkembangan terakhir terkait MoU yang telah dilalukan, pada minggu kemarin, telah dilakukan instalasi jaringan dari BPKP, Dan saat ini tinggal dilakukan proses sinkronisasi antara BPKP dengan Barenlitbang.(Presmedia)

Comments
Loading...