Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Saksi Kunci Gratifikasi Nurdin Cs Informasinya Diperiksa KPK

Nurdin Basirun saat digiring dan ditetapakn tersangka oleh KPK atas dugaan Suap dan Gratifikasi pengurusan Izin Reklamasi (Ist).

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Saksi kunci dugaan suap dan gratifikasi Tersangka Nurdin Basirun, Edi Sofiyan, Budi Hartono dan Abu Bakar, diinformasikan hari ini, Kamis,(1/8/2019) dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi yang diperoleh wartawan, saksi kunci dugaan gratifikasi gubernur nonaktif Nurdin Basirun, dan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu, adalah Asisten III sekretaris daerah provinsi Kepri Hasbi.

“Informasinya hari ini, dia (Hasbi-red) diperiksa,”ujar salah seorang sumber yang namanya enggan dipublikasikan pada wartawan.

Lebih jauh dikatakan sumber ini, Hasbi dan Edi Sofiyan merupakan orang kepercayaan Nurdin Basiru dalam pengurusan dan pengeluaran Izin prinsif reklamasi laut di Tanjung Piayu Batam milik Kok Meng, yang selanjutnya ditandatangan Nurdin Basirun tanpa melalui prosedural birokrasi administrasi pemerintahan.

“Kalau Hasbi bercerita dan membeberkan semua, alamat sejumlah pihak lainya bisa terseret dalam kasus gratifikasi dan suap ini, karena dia (Hasbi-red) yang banyak tahu, pengeluaran izin dan pengaturan titik koordinat kawasan pertambangan pasir laut di Provinsi Kepri itu,”ujar sumber ini lagi.

Sayang-nya, juru bicara KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi wartawan, tentang pemeriksaan saksi Hasbi dan tindak lanjut kasus dugaan suap dan gratifikasi Budi Hartono, Abu Bakar, Edi Siofiyan dan Nurdin Basirun ini belum memberikan jawaban.

Upaya konfirmasi melalui pesan Whasapp ke Hand Phond juru biacara KPK, Febri Diansyah juga belum ada jawab dan masih terus ditunggu dan dipuyakan wartawan.

Sebelumnya, kasus OTT, KPK terhadap Abu Bakar dan Budi Hartono telah menyeret mantan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun dan mantan Kepala Dinas DKP Kepri Edi Sofiyan sebagai tersangka.

Nurdin Basirun sebelumnya dijemput dan diperiksa serta ditetapakan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengeluaran izin prinsip dan lokasi pemanfaatan ruang laut untuk reklamasi dan Pertambangan Pasir di sejumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau.

Selain kasus suap, Nurdin Basirun juga dijerat pasal penerimaan gratifikasi bersama tiga orang tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan pihak swasta Abu Bakar (ABK).

Nurdin Basirun diduga menerima suap dari Abu Bakar melalui BUdi Hartono dan Edi Sofiyan, yang ingin membangun resort dan kawasan wisata seluas 10.2 hektare di kawasan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Padahal kawasan tersebut merupakan kawasan budidaya dan hutan lindung.

Atas bantuan Nurdin Basirun itu, Abu Bakar pun memberikan suap kepada yang bersangkutan, baik secara langsung maupun melalui Edy Sofyan atau Budi Hartono.

Ketua KPK Basaria Panjaiatan mengatakan, Nurdin Basirun tercatata beberapa kali menerima suap dari Abu Bakar, yang diantaranya pada tanggal 30 Mei 2019 Nurdin menerima sebesar SGD 5000, dan Rp 45 juta. Kemudian esoknya, 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10.2 hektar. Lalu pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD 6 ribu kepada Nurdin melalui Budi.

Saat penerimaan SGD 6 ribu, dari Abu Bakar kepada Budi Hartono, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pelabuhan Sri Bintan Tanjungpinang.

Selain SGD 6 ribu, KPK juga mengamankan SGD 43.942, USD 5.303, EURO 5, RM 407, Riyal 500, dan uang rupiah Rp 132.610.000 dari kediaman rumah dinas Nurdin Basirun. Tim penyidik KPK juga menyita 13 tas, kardus, dan plastik di Kamar Gubernur Nurdin. Dari 13 tas ransel, kardus, plastik dan paper bag itu ditemukan uang Rp 3.5 miliar, USD 33.200 dan SGD 134.711. (Presmedia).

Comments
Loading...