Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Beri Sejumlah Catatan LKPJ APBD Kepri 2019

Ketua Pansus LKPJ-APBD 2019 DPRD Kepri Lis Darmansyah saat membacakan laporan akhir.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau memberi sejumlah catatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2019 Pemerintah provinsi Kepri.

Sejumlah catatan itu disampaikan panitia khusus (pansus) LKPJ-APBD 2019 DPRD Kepri dalam Paripurna laporan akhir Pansus di kantor DPRD Kepri Pulau Dompak,Senin (22/6/2020).

Paripurna sendiri, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan dihadiri sebagian besar para anggota serta Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto dan sejumlah OPD Lainya.

Ketua Pansus LKPJ-APBD 2019 DPRD Kepri Lis Darmansyah mengatakan, setelah melakukan pendalaman terhadap LKPJ APBD 2019 Kepri 2019 baik melalui telaah dokumen serta sinkronisasi data. Pansus DPRD Kepri menemukan sejumlah catatan secara umum.

Sejumlah catatan itu, Kata Lis Darmsnyah, menyangkut optimalnya penyajian informasi didalam dokumen LKPJ terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan LKPJ hanya terfokus pada informasi seputar capaian kinerja yang hanya diukur berdasarkan serapan anggaran, realisasi fisik dan persentase capaian indikator pembangunan.

“Sementara korelasi antara pelaksanaan program kegiatan dengan capaian indikator pembangunan serta dampaknya bagi bagi masyarakat, berkaitan dengan isu strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMDm, tidak tergambar secara jelas. Bahkan antara program kegiatan dengan indikator yang ditetapkan banyak yang tidak relevan,”kata Lis Darmsnyah.

Selain itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, juga ditemukan, banyaknya ketidak konsistenan perencanaan dan penganggaran APBD dengan realisasinya.

“Dimana, ada sejumlah OPD yang alokasi anggarannya meningkat tajam dari pagu indikatif RPJMD maupun Renstra, Namun kurang memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing,”katanya.

Sementara, beberapa OPD yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pencapaian visi dan misi serta target RPJMD, justru memiliki alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan.

“Hal ini menyebabkan banyaknya program yang memiliki indikator utama dalam pencapaian target RPJMD menjadi kurang optimal,”ujarnya.

Lis menambahkan, seharusnya penyusunan program kegiatan masing-masing OPD, harus bisa disinergikan dengan target-target sasaran dan permasalahan pembangunan yang menjadi urusan OPD. Sehingga, capaian atas beberapa indikator pembangunan bisa lebih relevan antara pelaksanaan program kegiatan dengan indikatornya.

“Catatan secara umum ini, sebaiknya bisa menjadi bahan perbaikan bagi Pemprov Kepri dalam menyusun perencanaan dan LKPJ kedepan,”tukasnya.

Namun demikian, Atas LKPJ-APBD 2019 Pemerintah provinsi Kepri itu, pansus dan DPRD Kepri menyatakan dapat menerima dan ditetapakan menjadi Perda.

Penulis:Ismail

Comments
Loading...