Ultimate magazine theme for WordPress.

Pemkab Bintan Akhirnya Jamin Biaya Perobatan Anak Tushila 100 Persen

Tushila Kembali Dimasukan Jadi Peserta BPJS Subsidi Pemerintah

Kepala dinas Kesehatan Bintan dr.Gamma AF Isnaeni

PRESMEDIA.ID,Bintan-Pemerintah Kabupaten Bintan melalui  Dinas Kesehatan (Dinkes), akhirnya menjamin dan mengganti biaya pengobatan yang digunakan Tusila warga Kampung Rambutan Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong yang mengeluarkan dana Rp.28 juta biayai operasi dan pengobatan anaknya Doni (15) di rumah sakit.

Kepala Dinkes Bintan, dr Gama AF Isnaeni mengatakan, setelah mendengar dan membaca berita yang mengenai ibu Tushila yang mengeluarkan biaya Rp.28 juta untuk berobat anaknya di RSAL Tanjungpinang dan RSUD Engku Haji Daud (EHD) Tanjunguban itu pemerintah kabupaten Bintan langsung menelusuri.

“Pemerintah Bintan akan menjamin kesehatan masyarakat Bintan melalui BPJS subsidi maupun program kesehatan gratis Bintan Sehat. Dan karena BPJS yang bersangkutan tidak aktif, maka kita akan jamin biayanya melalui program Bintan Sehat,”ujar Gama, Rabu (24/6/2020).

Diakui Gamma, Pemerintah Kabupaten Bintan saat ini memang belum memiliki kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan RSAL Tanjungpinang, Sehingga, masyarakat yang mengantongi E-KTP Bintan tidak bisa mendapatkan pengobatan gratis disana.

Sedangkan dalam kasus ini, Tusila membawa anaknya berobat dan menjalani operasi di RSAL Tanjungpinang. Tentu pihak rumah sakit memberlakukan pembayaran pengobatan sebagai mana mestrinya.

“Oleh Karena itu, biaya yang di keluarkan di RS-AL akan diganti 100 persen oleh Pemkab Bintan melalui Bagian Kesera Setdakab Bintan,”tegas Gamma.

Saat ini lanjut Gamma, MoU RSAL Tanjungpinang dengan Pemkab Bintan masih dalam proses dan bagi pasien yang ber E-KTP Bintan, tetap harus melunasi dulu. Habis itu baru membawa bukti pembayarannya ke dinas kesehatan, guna dilakukan pembayaran dibagian Kesra.

“Segera kami tindaklanjut ke Kesra agar biaya pengobatanya dapat diganti 100 persen,”jelasnya.

Gamma juga mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan MoU dengan 4 rumah sakit, Diantaranya RSUD EHD Tanjunguban, RSUD Bintan di Kijang, RSUP Raja Ahmad Tabib Batu 8 Tanjungpinang dan Rumah Sakit Singkawang di Kalimantan.

Bagi warga yang mengantongi E-KTP dan KK Bintan bisa mendapatkan pelayanan pengobatan geatis di rumah sakit tersebut. Namun bagi warga yang berobat di luar rumah sakit itu, diharuskan untuk melunasi biaya pengobatannya terlebih dahulu baru melakukan klaim ke Dinkes Bintan.

“Jadi prosedur untuk berobat diluar rumah sakit yang MoU dengan Pemkab Bintan harus lunasi biaya yang dikenakan. Selanjutnya baru bisa melakukan klaim tentunya harus melalui proses administrasi dulu seperti melampirkan bukti surat dirawat/operasi, kuitansi pembayaran dan lainnya,”jelasnya.

Khusus untuk Tusila, kata Gama, penggantian biaya yang dikeluarkannya selama berobat anaknya sedang dalam tahapan proses di Bagian Kesera Setdakab Bintan. Beberapa hari lagi dipastikan akan cair dan segera diterima bersangkutan.

Selain itu pihaknya juga sudah memasukan Tusila kembali sebagai peserta BPJS Subsidi Pemkab Bintan. Sehingga Tusila bisa membawa anak-anaknya berobat kembali tanpa dipungut biaya lagi.

“Pemkab Bintan selalu memperhatikan kesehatan warganya. Khususnya yang ber E-KTP Bintan. Apabila ada yang mengatakan ada pasien dari Bintan dibiarkan atau ditelantarkan itu anggapan atau penilaian yang keliru. Kedepan kami akan melayani lebih baik lagi,”ucapnya.

Sebelumnya, Tusilah yang merupakan Warga Kampung Rambutan RT 01/RW 01 Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong, mengaku harus membayar Rp 28 juta biaya perobatan anaknya di RSUP Engku Haji Daud Tanjunguban dan RS-AL, akibat kartu BPJS dari pemerintah daerah (Pemda) milik anaknya Doni (15) diblokir dan tidak dapat digunakan.

Bingung dan tidak memiliki dana untuk melunasinya, Tusila bersama anaknya Doni mengadu ke Anggota DPRD Bintan. Kepada wakil rakyat itu, Tusilah mengatakan, total jumlah biaya yang harus dibayarnya antara lain Rp 26 juta saat berobat ke RSAL karena BPJS nya tidak berlaku. Kemudian melunasi tunggakan berobat ke RSUP Engku Haji Daud Tanjunguban sebesar Rp 2 juta lebih.

“Anak saya masuk RSUD Tanjunguban 15 Mei lalu. Saya bawa karena kondisinya gawat, dari hasil pemeriksaan, anak saya di ponis infeksi usus buntu akud, dan harus segera dioperasi,”ujarnya pada anggota DPRD Bintan Suhardi, Rabu (24/6/2020).

Kepada anggota dewan itu, Tusilah juga mencerikan, saat anaknya dibawa ke rumah sakit menderita penyakit usus buntu kronis. Dan oleh RS Engku Haji Daud Tanjunguban anaknya tidak dapat ditangani dirumah sakit itu hingga harus dibawa ke RS-AL Tanjungpinang dengan alasan kondisinya sangat membahayakan.

Kemudian lanjutnya, pihak rumah sakit juga menyatakan BPJS anaknya diblokir dan tidak dapat dipergunakan lagi. Diliputi rasa bingung dan khawatir atas kondisi anaknya, Akhirnya Tusilah mengikuti anjuran pihak RSUD EHD Tanjunguban untuk membawa anaknya tersebut ke RSAL Tanjungpinang untuk dioperasi.

“Saat di RS-AL, saya harus bayar Rp 26 juta, karena BPJS tak dapat digunakan akibat terblokir. Untung saja ada tetangga yang pinjamkan uang, jadi anak saya bisa dioperasi dan pulang,”katanya.

Penulis:Hasura

Comments
Loading...