Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tersandung Kasus Korupsi, Dewan Minta Bupati Nonjobkan Pejabat Bintan Bermasalah

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan.

PRESMEDIA.ID,Bintan- DPRD Bintan meminta, Bupati Bintan Apri Sujadi membebastugaskan sementara pejabat Bintan yang tersandung kasus dugaan korupsi anggaran Kecamatan Bintan Timur 2018.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan mengatakan, ketegasan Bupati terhadap pejabat yang tersandung dugaan korupsi dan sedang disidik Polres Bintan itu, dibutuhkan sebagai contoh, pemerintah Bintan mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Harusnya tidak ada toleransi, Pejabat yang bermasalah hukum dan tersandung kasus korupsi itu harus dinonaktifkan dari jabatan Struktural, sambil menunggu proses hukumnya berjalan,”ujarnya pada media Jumat (26/6/2020).

Memang lanjut politisi PDIP ini, Pejabat tersebut belum dinyatakan terbukti bersalah dan juga tetap harus menjunjung asas praduga tidak bersalah, Namun Pemkab Bintan harus mengambil langkah-langkah yang tepat karena yang bermasalah adalah pejabat publik.

“Jangan sampai dengan masalah ini tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Selama pejabat tersebut masih tersandung permasalahan hukum sebaiknya dibebastugasan dulu. Tujuannya agar yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan, sehingga tidak mengganggu tugas-tugas jabatan yang diemban,”kata Indra.

Seharusnya, kata Indra, Bupati Bintan dapat melihat kinerja bawahannya dalam menunaikan visi dan misinya. Jika bawahannya atau seorang pejabat tidak mampu atau tidak sesuai ekspektasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai visi dan misi kepala daerah alangkah baiknya diganti.

“Pejabat yang kinerja buruk saja harus dievaluasi apalagi yang bermasalah hukum seharusnya diganti. Itu membuktikan kerjanya tidak sesuai dengan visi dan misi bupati, sarannya.

Selain itu, DPRD Bintan juga menyatkan, sangat mengapresiasi Unit Tipikor Satreskrim Polres Bintan yang selalu memantau dan mengawasi kinerja aparatur pemerintahan agar tetap pada jalurnya. Sehingga lingkungan kerja di Pemkab Bintan bisa terus bersih dan transparan.

Sebagai mana diketahui, Satreskrim Polres Bintan, sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi anggaran Kecamatan Bintan Timur tahun 2018.

Selain telah menemukan kerugian negara uang mencapai RP.800 juta, Polisi juga mengatakan telah mengumpulkan alat bukti, serta memeriksa 14 saksi termasuk mantan camat Bintan Timur (Bintim) yang kini duduk sebagai sekretaris dinas (sekdis) di salah satu OPD Pemkab Bintan.

Penulis:Hasura

Comments
Loading...