Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Dipanggil Belum Hadir, KPK Cegah Saksi Gratifikasi Nurdin Cs ke Luar Negeri

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Batam- Kok Meng terduga pengusaha pemilik lahan di Tanjung Piayu Batam yang izin prinsip pemanfaatan ruang lautnya di keluarkan gubernur Kepri Non aktif Nurdin Basirun, dicegah KPK berangkat ke Luar Negeri (LN).

Juru Biacara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan saksi Kok Meng keluar dari wilayah Indonesia, telah dimohonkan KPK kepada pihak Imigrasi.

“KPK sudah mengirimkan surat permintaan pelarangan pada saksi Ko Meng keluar negeri selama enam bulan kedepan,”ujar Febri Diansyah pada wartawan di Batam, Selasa,(6/8/2019).

Tujuan pelarangan saksi dari pihak swasta tersebut,lanjut Febri adalah untuk tindak lanjut penyidikan dugaan suap dan gratifikasi tersangka NUrdin Basirun, Edy Sofiyan, Budi Hartono dan Abu Bakar dalam OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu.

“Kami mengajukan pelarangan pada yang bersangkutan ke luar negeri, agar saat diperlukan keterangan yang bersangkutan, dia tidak sedang berada di luar negeri,”jelas Febri.

Selain itu, masih kata Febri, masih ada beberapa keterangan dan peran-peran yang bersangkutan yang perku didalami KPK lebih lanjut dalam perkara yang sedang ditangani

Hingga saat ini kata Febri, penyidik KPK telah memeriksa 26-27 saksi dalam dugaan suap dan gratifiksi hasil OTT yang dilakukan KPK terhadap Tersangka Budi Hartono, Abu Bakar, Edi Sofiyan serat gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun.

Penyidik KPK, juga sedang melakukan pemanggil untuk diperiksa sebagai saksi terhadap saksi Kok Meng, Namun pada pemanggilan pertama KOk Meng belum memenuhi panggilan penyidik KPK.

“Pemanggilan pertama sudah kami sampikan, tapi yang bersangkutan belum hadir ke Jakarta. Sebelumya, yang bersangkutan juga memang sudah pernah diperiksa di Poltabes Batam. Dan untuk panggilan ke dua, kembali akan segera kami sampaikan,”ujarnya.

KPK juga mengharapkan,kepada saksi dan pihak yang dipanggil dalam kasus OTT Gubernur Kepri non aktif dan 3 tersangka lain yang sudah ditetapakan itu, mematuhi dan menghadiri pemangilan yang dilakukan KPK karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum.

Selain itu, KPK juga menghimbau,kepada masyarakat, kalau memiliki informasi atas dugaan suap dan gratifikasi dalam kasus pemberiaan izin prinsif pemanfatan ruang dan izin reklamasi yang lain di Kepri hendaknya dapat diinformasikan kepada KPK hingga pengusutan dan proses hukum atas dugaan penyalahgunaan jabatan dalam kasus suap dan gratifikasi manatan pejabat Kepri ini dapat ditindak lanjuti KPK.(Presmedia)

Comments
Loading...