Ultimate magazine theme for WordPress.

Dukung Pengelolaan Labuh Jangkar, Luhut Minta Plt.Gubernur Kepri Segera Keluarkan Regulasi Teknis

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Plt.Gubernur Kepri dalam rapat Koordinasi mengenai Labuh Jangkar dan Kabel bawah laut di Batam.

PRESMEDIA.ID,Batam-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan mendukung pemungutan retribusi labuh jangkar sebagai sumber PAD daerah provinsi Kepri.

Kepada Plt.Gubernur Kepri Luhut juga meminta agar segera membuat regulasi teknis pelaksanaan pemunutan retribusi Labuh Jangkar itu dilapangan.

Luhut mengatakan, pemerintah Kepri harus dapat menikmati hasil dari labuh jangkar wilayah lautnya, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat merasakan manfaat pengelolaan kawasan lautnya.

“Pemerintah daerah memang kita libatkan. Tadi saya sudah minta Gubernur untuk segera membuat aturan-aturan dalam pelaksanannya nanti,”jelas Luhut dalam rapat koordinasi dengan Plt.Gubernur Kepri di Nongsa Poin Marina Resort Batam,Kamis (2/7/2020).

Usai melaksanakan rapat koordinasi dan mendengar dukungan yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu, Plt.Gubernur Kepri H.Isdianto mengaku sangat lega, atas kemajuan baru perkembangan pengelolaan labuh jangkar di area laut Kepri itu.

Isdianto mengatakan, ini menjadi suatu kemajuan bagi Kepri atas usulan dan pelibatan BUMD dalam pengelolaan labuh jangkar yang mendapat dukungan penuh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu.

“Bahkan Pak Luhut meminta untuk segera dibuat berbagai regulasinya, sehingga bisa cepat dinikmati daerah hasil dari labuh jangkar tersebut.Kami mengucapkan terima kasih pada keseriusan pak Luhut yang membantu menyelesaikan berbagai kendala Kepri dalam urusan labuh jangkar ini,”tutur Isdianto.

Menurut Isdianto, kebijakan Kemenko Maritim dan Investasi ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh Kepri dan saat ini sudah mulai mendapat titik terang.

Sebelumnya, Isdianto juga pernah menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk meminta restu diberi kewenangan untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sesuai UU Potensi Pendapatan Daerah pada November 2019 lalu.

Sekretari Daerah Kepri, T.S Arif Fadillah juga turut mengucapkan rasa syukur atas kemajuan persoalan labuh jangkar di Kepri.

“Provinsi Kepri sangat berterima kasih kepada Pak Luhut, karena ini menjadi pendapatan yang baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, yang kita tunggu bertahun tahun baru lah jelas ini adalah semangat baru bagi Kepulauan Riau,”ungkapnya

Saat ini lanjut Dia, ada 3 area labuh jangkar yang ditetapkan dari 17 titik yang ada di Kepri, yakni zona perairan Pulau Nipah, zona Perairan Tanjungbalai Karimun, dan zona Perairan Pulau Galang. Zona tersebut telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Laut (RZWP)

Pengelolaan Labuh jangkar pada sektor kelautan, lanjut Arif sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014, dan telah masuk dalam Perda Retribusi Daerah Kepri sebagai salah satu target dari retribusi Daerah Kepri Tahun 2020.

Harapannya, penataan area labuh jangkar 12 mil laut tersebut dapat memberikan pendapatan lansung bagi Kepri, mengingat beban pembiayaan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kepri semakin bertambah, diantaranya pengelolaan SMA/SMK dan sekolah khusus.

“Tinggal didudukan retribusi apa saja yang dapat dimasukkan ke Provinsi,”kata Arif.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi III Kemenko Maritim Ridwan Jamaludin para penasehat dan staf khusus Menko Marves dan Menteri KKP, Pangkorarmada 1 Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono, Kepala Pusat Hidrografi TNI AL Laksamana Muda Harjo Susmoro, para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekdaprov Kepri T.S Arif Fadillah, Walikota Batam sekaligus Ketua BP Batam Muhammad Rudi.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...