Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Gratifikasi Lain Nurdin Basirun Ditelisik KPK, Siapa Yang Akan Menyusul?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat memberi keterangan Pers pada Wartawan di Batam (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Batam- Selain dugaan suap dan gratifikasi atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengeluaran izin prinsif pemanfaatan ruang laut milik Kok Meng di Tanjung Piayu Batam. Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, saat ini masih terus mendalami dugaan gratifikasi lain seperti jual beli jabatan dan dugaan setoran dari kepala OPD di Kepri, yang diduga diterima gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun.

Hal itu merujuk pada temuan dana Rp.5,3 Milliar lebih berupa uang rupiah, Dollar dan mata uang asing lainya yang ditemukan KPK pada 13 kardus dan tas, dikamar rumah dinas gubernur Kepri non aktif tersangka Nurdin Basirun, saat dalam penggeledahan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu.

Juru Biacara KPK Febri Diansyah mengatakan, sebagai mana yang sudah disampaikan pimpinan KPK sebelumnya, Terdapat dua temuan alat bukti uang dari kasus OTT yang dilakukan KPK terhadap tersangka Nurdin Basirun dan 3 tersangka lainya. Temuan dana yang melebihi Rp.5,1 Milliar lebih harta kekayaan Nurdin yang dilaporkan melalui LHKPN ke KPK itu, diduga setoran dan gratifikasi yang diperoleh dari kepala OPD serta pihak swasta lain, atas jabatan dan kedudukan tersangka Nurdin, saat menjabat sebagai Gubernur Kepri.

“Pertama temuan pada saat OTT dilakukan ada uang suap 6.000 dollar yang disita dari tersangka Budi Hartono, serta pemberian dana sebelumnya. Dan yang kedua pada saat pengeledahan di rumah dinas gubernur. Ditemmukan uang, yang sebelumnya jumlahnya sudah kami sebutkan, pada tempat berbeda, diruang kamar yang bersangkutan,”ujar Febri Diansyah pada wartawan usai menghadiri pelatihan Jurnalis Melawan Korupsi yang di selenggarakan AJI di Kota Batam,Selasa,(6/8/2019).

Baca Juga

Karena perkara ini memang ada 2 dimensi, lanjut Febri, yaitu pertama dimensi suap dan gratifikasi, hingga saat ini, KPK juga terus menelusuri sumber-sumber dana dari pihak lain dari dana yang ditemukan tersebut.

“Jadi selain dugaan suap dan gratifikasi yang diterima terduga atas perizin di Tanjung Piayu Batam. KPK juga mengidentifikasi dan mendalami apakah uang-uang yang lain itu, terkait dengan sejumlah perizinan atau gratifikasi lain,”ujarnya.

Saat ini lanjut Febri, yang bisa disampaikan KPK, dari barang bungkti dana yang ditemukan, terindikasi, ada yang terkait dengan pemberian dari OPD-OPD, yang bisa dikatakan, Misalnya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan hal lainya. Itu yang saat ini terus ditelusuri KPK.

Dengan proses penyidikan yang akan memakan waktu sekitar 120 hari sesuai KUHAP dan perpanjangan penahanan tersangka yang dilakukan KPK terhadap pihak penerima, dikatakan Febri, masih merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap dan gratifikasi sebagaimana pasal yang disangkakan.

“Jadi pasal gratifilasi itu, kami identifikasi dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan gubernur selama dia menjabat. Ketika ada penerimaan yang berhubungan dengan jabatan, maka itu yang kami dalami. Kecuali, kalau sebelumnya dia (Nurdin-red) perna melaporkan gratifilasi dalam waktu 30 hari kerja ke KPK,”ujarnya.

Selanjutnya, masih kata Febri, apakah ada atau tidak “Suap dan Gratifikasi” dalam pegisian jabatan atau setoran lainya saat yang bersangkutan menjadi gubernur di Proivinsi Kepri? menjadi salah satu poin yang akan terus didalami KPK lebih lanjut.

“Untuk identifikasi yang sudah dilakukan, dan sejauh ini masih terkait dengan kewenangan dibidang perizinan dan yang kedua terkait dengan dugaan setoran-setoran dari pihak pihak OPD kepada daerah beberapa waktu lalu,”ujarnya.

“Apakah hal tersbut terkait dengan pegisian jabatan tertentu?, Nantinya bisa berkembang, dan saat ini masih terus dalami lebih lanjut oleh KPK,”ungkap Febri lagi.

Sebelumnya, selain memeriksa pejabat Kepri yang berhubungan dengan pengeluaran Izin Prinsif pemanfataan Ruang yang di Keluarkan Gubernur Nonaktif Nurdin Basirun. KPK juga telah memeriksa Firdaus selaku kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Provinsinsi Kepri.

Selain Firdaus, KPK juga memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS.Arif Fadilah yang juga sebagai ketua Baperjakat Pemerintah Provinsi Kepri, sekaligus pintu terakhir pemberi disposisi dalam administrasi nbirokrasi dalam pengeluaran Surat Keputusan (SK) gubernur atas Izin yang diberikan serfta kebijakan lain yang di keluarkan Gubernur Kepri.

KPK juga telah memeriksa Syamsul Bahrum selaku Asisten II Sekretaris Daerah yang membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan, serta Kepala dinas Perhubungan M.Jumhur serta mantan ajudan Nurdin Basirun, serta saksi lain yang sebelumnya memang dekat dengan lingkungan Nurdin Basirun. Dengan pemeriksaan yang terus berlangsung di lakukan KPK ini, siapakah nantinya yang akan menyusul Nurdin Basirun sebagai tersangka?.(Presmedia)

Comments
Loading...