Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Bantah dipanggilan KPK, Bobby Jayanto Mengaku Dekat Dengan Nurdin Karena Partai dan Kadin

Ketua DPW Nasdem kota Tanjungpinang Bobby Jayanto (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Ketua DPW Nasdem Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto, membantah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi, dalam dugaan suap dan gratifikasi Nurdin Basirun. Bahkan, hingga saat ini dikatakan Bobby, dirinya tidak pernah menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dari KPK.

“Tak ada saya dipanggil KPK, dan sampai saat ini saya belum pernah menerima surat panggilan. Dan tadi juga, saya sudah klarifikasi mengenai issu pemanggilan KPK ini dengan media lain,”ujar Bobby Jayanto pada PRESMEDIA.ID saat dikonfrimasi,Kamis,(8/8/2019).

Namun demikian, Bobby mengaku, selain belum menerima surat panggilan, pihaknya juga belum mengklarifikasi pemanggilan tersebut kepada juru biacara KPK karena dia juga tidak tahu dan kenal.

Disinggung mengenai hubungan dirinya dengan gratiifkasi yang disangkakan KPK terhadap Nurdin, Bobby Jayanto mengaku, jika selama ini hubunganya dengan Nurdin basirun hanya sebatas dalam kepengurusan partai saja. Hingga dirinya tidak mengetahui, apakah gratifiksi Nurdin tersebut ada kaitanya dengan kader dan partai Nasdem di Provinsi Kepri.

Baca Juga

“Selama ini hubungan dengan Pak Nurdin hanya sebatas kepengurusan Partai, dan saya tidak tahu mengenai gratifiksi yang disangkakan padanya,”ujar Bobby.

Sedangkan mengenai investasi, diakui Bobby Jayanto, dirinya sebagai ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kota Tanjungpinang memang sering mempertemukan invesrtor dengan pemerintah provinsi yang pada saaat itu Nurdin Basirun menjabat sebagai gubernur Provinsi Kepri.

“Sebagai ketua Kadin memang ada beberapa kali koordinasi dan mempertemukan investor dengan pak Nurdin. Tapi sapai saat ini investronya juga belum ada yang mau menanamkan investasi,”ujarnya.

Namun demikian, Bobby menegaskan jika nanti dirinya dipanggil KKK sebagai untuk memberikan keteranga, Tentu sebagai waega negara, pihaknya akan datang dan memenuhi panggilan KPK tersebut. “Kalau memang ada dipanggil nanti, tentu saya akan datang,”ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain telah memeriksa 26 orang saksi. KPK akan kembali memanggil saksi Kok Meng, Bobby Jayanto, Nyimas Novi Ujiani angota DPRD Karimun, Juniarto selaku Kasubag Akomodasi dan Transportasi Sekretariat Biro Umum Pemprov Kepri, Elda Febrianasari Anugerah alias Bella (PNS di Pemprov Kepri), dan Rury Afriansyah selaku Direktur PT Riau Utama Pratama.

“Total hari ini Kamis,(8/8/2019) ada lima yang dipanggil sebagai saksi,”ujar Febri.

Ia menambahkan, pada hari sebelumnya Rabu,(7/8/2019) kemarin, tim penyidik KPK juga telah memanggil tiga saksi. Yakni, M.Shalihin, supir pribadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Sugiarto dari pihak wiraswasta. Sementara, satu saksi lainnya Abdul Gaffur selaku Direktur Utama PT.Jaya Annurya Karimun berhalangan hadir.

“Pemanggilan akan kami jadwalkan kembali kepada yang bersangkutan Senin depan,”serunya.

Febri menjelaskan, hingga kini penyidik masih mendalami keterangan saksi terkait proses perizinan soal penggunaan ruang laut terkait dengan terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

Selain itu, lanjutknya, kemarin pihak KPK juga menerima pemberitahuan bahwa absennya saksi Kock Meng beberapa hari lalu, dikarenakan menemani keluarga di Rumah Saskit. Dengan demikian, agenda pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan ulang pada Senin depan.

“Kami ingatkan agar yang bersangkutan dan juga saksi lainnya datang memenuhi panggilan Penyidik karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum,”tegasnya.

Sebeleinya, KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nurdin, KPK menetapkan Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Budi Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri dan Abu Bakar selaku swasta sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait izin prinsif pemanfaatan ruang laut kawasan Tanjungpiayu Batam milik kok meng. Abu Bakar diduga memberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip pemanfatan ruang lokasi kawasan tersebut dikeluarkan NUrdin basirun sebagai gubernur Kepri.

Selain barang bukti dana saat OTT, KPK juga menyita duit Rp 6,1 Miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin di kamar rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang dalam penggeledahan lanjutan yang dilakukan KPK. (Presmed)

 

 

 

 

 

Comments
Loading...