Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Kajati Kepri Tetapkan Tersangka Korupsi Tambang Setelah Hasil Audit

Asisten Pidana Khsusu Kajati Kepri Teti Syam (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Kejaksaan tinggi Kepri mengatakan, penyidikan umum dugaan tindak pidana korupsi, pemberian puluhan Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang bouksid di Bintan provinsi Kepri, tinggal menunggu hasil SW 001 dari Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri, Teti Syam mengatakan, hasil audit nilai kerugian negara atas pertambangan dan pengeluaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) boksid itu, dibutuhkan guna mengetahui kerugian negara atas pengeluaran IUPK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Prosesnya tinggal menunggu hasil audit nilai kerugian. Karena nilai kerugian atas unsur melawan hukum yang terjadi perlu diketahui, Hingga kalau tersangkanya sudah kita tetapkan, kemudian BPKP menyatakan tidak ada kerugian bagaimana?,” ujar Teti Syam bertanya pada PRESMEDIA.ID,Jumat,(9/8/2019).

Mengenai waktu penyidikan, yang sebelumnya dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki tenggang waktu, Tety mengatakan dapat diperpanjang sampai pada proses penyidikanya selesai dilakukan dan siap dilimpahkan ke penuntutan.

“Saat ini masih pada proses penyidikan umum. Kalau masa waktu penyidikannya kurang, nanti dapat kami perpanjang,”sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Edy Birton mengatakan, proses hukum dugaan korupsi pengeluaran IUPK tambang boksid yang dilakukan ESDM dan DPMPTSP Kepri, sudah masuk dalam proses penyidikan umum dengan calon tersangka.

Kendati masih enggan membeberkan modus dan nilai kerugian yang diakibatkan dugaan korupsi itu, Edy Birton mengakui telah memanggil dan memeriksa puluhan pengusaha penerima IUPK serta mantan Kepala dinas ESDM Provinsi dan Kepala dinas PTSP serta ASN provinsi Kepri sebagai saksi.

“Masih terus didalami, mengenai modus dan nilai kerugian, nanti akan kami sampaikan dan belum saatnya untuk ekspost,”ujarnya.

Selain memanggil dan memeriksa pihak ESDM Kepri serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri, penyidik Kejaksaan tinggi Kepri juga dikatakan telah memanggil dan memeriksa sejumlah pengusaha pemilik IUPK, serta Direktur PT.Gunung Bintan Abadi (GBA) selaku pemilik 1,6 juta ton quota eksport Boksit dari Kementerian ESDM pusat di Kepri.

Izin Persetujuan Ekport Produk Pertambangan dengan Krateria Tertentu ke PT,GBA di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri kementeriaan Perdagangan mengeluarkan Izin Eksport bahan mentah tambang bouksit Washed bauxite dengan kadar 42 persen AI2O3 dengan quota 1,623,064 ton kepada PT.Gunung Bintan Abadi dari kabupaten Bintan kepuluan Riau ke China.

Atas pengeluaran Izin usaha pertambangan khusus Bauksit yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan aturan ini, juga berujung pada pemberian sanksi berat dari Inspektorat Kemendagri, dengan sanksi pencopotan M.Amjon sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kepri dan Azman Taufik sebagai kepala DPMPTSP Kepri.(Presmedia)

 

Comments
Loading...