Ultimate magazine theme for WordPress.

Pemda Tidak Sediakan Dana APD, KPU Kepri Minta Tambahan Dana Pilkada Rp.4,6 M ke Pusat

Sekda Kepri TS Arif Fadilah dan Komisoner KPU Kepri Arison (Photo:Ismai presmedia.id)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau mengajukan tambahan dana Pilkada Kepri ke pemerintah pusat sebesar Rp 4,6 miliar.

Tambahan anggaran itu, diguna untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untu kpelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di Provinsi Kepri.

Komisioner KPU Kepri, Arison mengatakan pengusulan tambahan anggaran tersebut ke KPU RI adalah untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas Pemilukada di Kepri.

Hal itu kata dia, dikarenakan Gugus Tugas Provinsi Kepri hanya mampu memberikan bantuan berupa masker, sanitizer, dan disinfektan saja. Sedangkan anggaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) petugas pelaksanaan Pilkada, tidak dapat disedaiakan pemerintah daerah.

“Maka itu, kami usulkan tambahan anggaran untuk pengadaan APD bagi petugas itu melalui APBN,”ujar Arison Rabu (8/7/2020).

Sebelumnya lanjut Arison, KPU Kepri telah mengusulkan tamabah dana Pilkada Rp.6,4 miliar ke Pemerintah provinsi Kepri untuk honor petugas edhock dan pengadaan APD. Namun yang bisa ditambah pemerintah provinsi Kepri hanya Rp.1,5 miliar untuk tambahan honor petugas pemungutan suara di TPS.

Sedangkan untuk pengadaan APD pelaksanaan Pilkada di Tanjungpinang dan KPU Kepri membutuhkan anggaran sekitar Rp.4,6 miliar.

Hal lanjut dia, karena dari 7 kabupaten/kota di Kepri hanya Kota Tanjungpinang yang tidak melaksanakan Pemilihan Walikota (Pilwako). Sedangkan untuk daerah yang lain, menjadi tanggungjawab pemerintah daerahnya masing-masing.

“Alokasi anggaran Rp.1,5 milliar tambahan dari Provinsi, diperuntukkan sebagai tambahan honor badan adhock (petugas KPPS,red) seiring dengan bertambahnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat pandemi COVID-19,”kata Arison.

Pemprov Kepri Hanya Mampu Tambah Rp 1,5 M

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS.Arif Fadilah mengatakan, Pemerintah provinsi Kepri hanya mampu menambah alokasi anggaran Pilkada sebesar Rp 1,5 miliar dari Rp.6,4 miliar yang diusulkan KPU Kepri.

Tambahan anggaran itu, adalah untuk biaya honor tambahan badan adhock (petugas KPPS,red) akibat bertambahnya Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Untuk KPU ditambah sekitar Rp 1,5 miliar sebagai honor badan adhock,”ujarnya, Rabu (8/7/2020).

Sedangkan Rp.4,6 miliar tambahan anggaran pengadaan APD yang diusulkan KPU, provinsi Kepri tidak dapat mengabulkan.  Tetapi lanjut dia, provinsi Kepri melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan memberikan bantuan APD langsung untuk pelaksanaan Pilkada tersebut.

“Setelah kita pilah-pilah, tambahan anggaran yang diusulkan KPU itu untuk APD maka disepakati APD akan diberikan langsung berupa barang,”jelas Arif.

Sekda menambahkan, sebelumnya Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada untuk KPU sebesar Rp 96 miliar. Dengan tambahan Rp.1,5 miliar itu, maka total alokasi anggaran Pilkada untuk KPU adalah Rp 97,5 miliar.

Sedangkan untuk dana pengamanan Pilkada Rp 16,485 miliar, kemudian ditambah lagi Rp.3 Miliar lebih hingga menjadi Rp.20 miliar,

Sedangkan alokasi anggaran untuk pengawasan Pilkada di Bawaslu Kepri, sebelumnya Rp 49 miliar berkurang menjadi Rp 46 miliar.

Penulis:Ismail/Redaksi 

Comments
Loading...