Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Ini Pasal Yang Akan Menjerat Koruptor Tambang Boksid di Bintan

Kajati Kepri Edy Birton saat memberi keterangan pada wartawan.(Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Kejaksaan tinggi Kepri akan menjerat tersangka korupsi tambang boksid di Bintan provinsi Kepri dengan pasal 2 jo pasal 3 serta Pasal 11 dan 12 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Asisten Pidana Khusus Kajati Kepri Teti Syam mengatakan, mengenai pasal yang disangkakan, akan dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 UU tindak pidana Korupsi. Namun demikian, Ia mengatakan masih menunggu hasil audit nilai kerugianya.

“Untuk pasal yang disangkakan, bisa pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor atau bisa juga pasal 11, 12 atau pasal 23. Tapi untuk lebih pasti, kita lihat nanti dari kerugian negaranya,”sebut Teti pada PRESMEDIA.ID, Jumat,(9/8/2019).

Merujuk pada pasal 2 ayat 1 UU Tipikor berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selanjutnya pada Pasal 3 disebut, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi, aparat penegak hukum yang menjerat tersangka dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor itu, harus membuktikan adanya kerugian negara sebelum melakukan penyelidikan perkara korupsi.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kepri telah menaikan status proses hukum dugaan korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tambang bouksid yang diduga tanpa prosedur Bintan dari penyelidikan ke penyidikan umum.

Proses penyidikanya sendiri, terus berlangsung dengan menunggu hasil SW 001 dari Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP). “Prosesnya masih jalan dan terus didalami. Dan saat ini tinggal menunggu SW 001 mengenai KN nya dari BPKP,”ujarnya. (Presmedia)

 

Comments
Loading...