Ultimate magazine theme for WordPress.

Kabil dan Tanjung Berakit Kepri Diusulkan Masuk Area Labuh Jangkar

Sekda kepri TS Arif Fadillah saat mengikuti Rapat Koordinasi pembahasan area labuh jangkar dengan Deoputiu Kementeriaan Perhubungan.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Perairan Kabil dan Tanjung Brakit Bintan diusulkan lokasi baru labuh jangkar di provinsi Kepri.

Usulan itu terungkap dalam rapat koordinasi pembahasan area labuh jangkar serta usulan dua lokasi baru labuh jangkar di Kepri, antara kementeriaan Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Kepri, melalui Vide Confrence di Rupatama lantai 4 Dompak Tanjungpinang Kamis (9/7/2020).

Rapat dimpin oleh Deputi Bidang Perhubungan Kementerian Perhubungan RI Safri Burhanuddin, serta diikuti Dirjen Hubla R.Agus H.Purnomo dan Staf Ahli menteri perhubungan Marsetio, serta diikuti Sekda Kepri TS.Arif Fadillah.

Tujuan dari pembahasan adalah untuk mewujudkan kawasan labuh jangkar yang strategis, berdaya saing, aman, nyaman, memenuhi kebutuhan pengguna, berkontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah, serta berwawasan lingkungan hidup.

Adapun dua kawasan tambahan area labuh jangkar yang diusulkan adalah Kabil dan Tanjung Berakit. Usulan ini dinilai sudah sesuai dengan PM 51 tahun 2015 jo PM 146 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pelabuhan laut.

Dalam kesempatan ini, Sekda prov Kepri TS.Arif Fadillah mengucapakan terimakasih kepada Kementerian Perhubungan dan jajarannya yang begitu intens memberikan perhatian kepada Kepri.

“Terimakasih kepada pemerintah pusat atas perhatiannya yang luar biasa terhadap Kepri. Kedepannya, kami harap rapat ini membawa dampak positif bagi Pemprov Kepri. Sehingga kami tidak hanya dilibatkan diatas kertas saja, tapi realisasinya juga kita harap sama dengan apa yang diputuskan baik dalam pengelolaanya”ujar TS.Arif Fadillah.

Arif dalam kesempatan ini didampingi Kepala Dinas Perhuhubgan Kepri Jamhur memastikan, jika baik Kabil maupun Tanjung Berakit berada diluar kawasan free trade zone (FTZ)

Menanggapi hal ini, Deputi Kemenhub RI Safri Burhanuddin memastikan rapat ini akan clear semuanya. Baik soal bagi hasil, berapa nantinya yang akan masuk ke pusat dan ke daerah, hingga tidak menimbulkan polemik baru bagi para generasi berikutnya.

“Tujuan rapat ini agar jelas. Berapa masuk ke kepri, ke pusat dan sebagainya.Kepri ikut dapat dan ikut memutuskan nantinya. Sehingga semuanya clear,”kata Syafruddin.

Adapun syarat pengajuan wilayah labuh jangkar diantaranya adalah sudah sesuai dengan rencana zonasi wilayah perairan dan memenuhi sarat keamanan perairan.

Sedangkan dokumen yang harus dilengkpi adalah peta lokasi perairan, rekomendasi Pemda, rekomendasi keselamatan pelayaran, berita acara peninjauan lokasi, Amdal dan studi kelayakan.

Menyangkut syarat dan dokumen tersebut, Syafri meminta agar yang segera dilengkapi. Termasuk soal Amdal di Tanjung Berakit.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...