Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Berkas Perkara Penyeludupan Bos Dope Dicoret Jaksa, Ini Kata BC Tanjungpinang

 

Petugas P2 Bea dan Cukai Tanjungpinang saat Membongkar Barang Teganya di Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Berkas Perkara dan SPDP Kasus Pabean yang disidik di kembalikan dan dicoret Kejaksaan, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Tanjungpinang, mengatakan, akan berusaha memenuhi dan melengkapi petunjuk Jaksa atas kasus Pabean, dugaan penyeludupan barang dengan tersangka bos Kafe Dope, Mulyadi Tan alias Ahi dan Yusmin Lius.

Humas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Tanjungpinang Oka Ahmad mengatakan,
Penyidik Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan kejaksaan Negeri Bintan, hingga berkas perkara tersebut, bisa dinyatakan P21 atau Lengkap.

“Kami akan terus berusaha melengkapi kekuranganya, hingga bisa P21,”ujarnya, Ranu,(14/8/2019).

Namun saat ditanya, apakah artinya Bea dan Cukai, akan kembali mengirimkan SPDP dan berkas perkara dua tersangka kasus Pabean tersebut, setelah petunjuk jaksa dapat dipenuhi?, Oka Ahmad, mengatakan, hanya akan terus berusaha.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan mengatakan, mengembalikan berkas perkara kasus Pabean atas nama tersangka Mulyadi Tan alias Ahi dan Yusmin Lius ke penyidik Bea dan Cukai, serta menghapus SPDP kasus tersebut dari register pekara Kejaksaan Bintan.

Penyebabnya,Jaksa beralasan, selain penyidik BC tisak bisa memenuhi Petunjuk P18 dan P19 Jaksa, hingga 90 hari, tindak lanjut Penyidik juga tidak kunjung dapat diselesaikan.

“Karena petunjuk dan berkas perkara tak kunjung dilimpahkan Penyidik. Hingga sesuai dengan SOP Kejaksaan, Maka SPDP kami kembalikan dan perkara kasus tersebut kami coret dari register Perkara Kejaksaan,”ujarnya, Rabu,(14/8/2019).

Disinggung dengan adanya issu Kejaksaan, diinformasikan dekat dengan tersangka, hingga sengaja membuat petunjuk yang tidak mungkin delipenuhi penyidik BC atas kasus tersebut, Sigit Wibowo membantahnya.

“Tidak ada itu, kami sesuai dengan KUHP aja, serta SOP penanganan perkara di Kejaksaan,”ujarnya.

Ia juga mengatakan, memanggil dan memeriksa saksi pembawa dari barang-barang yang diduga Illegal dan melanggar UU Pabean tersebut, merupakan suatu pemenuhan unsur materil dan formil dalam, dalam sebuah perkara.

Sigit juga mengakui, bahwa orang atau saksi yang diminta diperiksa pada petunjuk P19 Jaksanya, adalah Oknum TNI-AL sebagai orang yang diduga membawa barang tersebut.

“Tetapi kesaksianya juga sangat dibutuhkan untuk pembuktian pasal dan dakwaan di persidangan,”ujarnya. (Presmedia)

Comments
Loading...