Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

DPRD Kepri Surati Presiden dan MA Bentuk PHI di Batam

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadek didampingi Anggota DPRD Kepri Sahat Sianturi.(Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, menyurati Presiden dan ketua Mahkamah Agung (MA), meminta pembentukan Pengadilan Hubungan Industeri (PHI) di Batam.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan,pengajuan surat permohohonan Pembentukan Pengadilan Hubungan Industeri (PHI) di Batam tersebut, merupakan aspirasi buruh dan serikat pekerja serta pengusaha di Kepri.
Hal itu kata Jumaga, juga mengingat, Kasus perkara perselisihan hubungan Industeri 80 persen selama ini, berada di Kawasan Industeri Batam sementara Pengadilan Hubungan Industeri berada di Tanjungpinang.

“Kami menyurati dan meminta pada Presiden dan Mahkamah Agung (MA), untuk membentuk Pengadilan PHI di Batam satu lagi, Hal ini atas aspirasi buruh yang disampaikan ke DPRD dalam hal azas Peradilan murah dan cepat. Jadi bukan untuk memindahkan,”ujarnya pada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu,(14/8/2019).

Selama ini, lanjut Jumaga, sejumlah buruh di Batam mengaku, jika berperkara harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu, untuk mendaftar dan bersidang perkara perburuhanya di PHI PN.Tanjungpinang.

“Ini jelas, tidak sesuai dengan azas peradilan cepat dan murah. Dan atas dasar itu aspirasi serikat buruh dan Pengusaha itu kami sampaikan ke Presiden dan ketua MA, dengan tembusan ke sejumlah kementerian Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,”ujarnya.

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, juga membenarkan adanya surat permohonan pembetukan PHI di Batam tersebut, Namun demikian, pihak pengadilan Tanjungpinang menyatakan, jika hal itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung (MA).

Humas PN Tanjungpinang Edward P Sihaloho membenarkan, adanya surat Tembusan pembentukan PHI di Batam dari DPRD Kepri tersebut. Namun demikian, pembentukan sebuah pengadilan, merupakan kewenangan presiden dan MA. (Presmedia)

Comments
Loading...