Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Diperiksa Kajati atas IUPK Tambang, Azman Taufiq Mengaku Tidak Bersalah

Mantan kepala dinas DPMPTS Provinsi Kepri Non Aktif Azman Taufiq, yang menandatangani sejulah IUPK angkut jual Tambang Boksid di Bintan (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) non aktif provinsi Kepri, Azman Taufiq mengaku telah diperiksa penyidik kejaksaan tingggi Kepri atas dugaan penyalah gunaan wewenang, dalam pengeluran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) angkut jual tambang boksid, pada sejumlah perusahaan yang tidak bergerak dibidang pertambangan di Kepri.

“Saya diperiksa kejaksaan 4 Jam, hanya sebagai saksi dari dulu juga saya sering diperiksa,”kata Azman Taufiq pada wartawan di Kantor gubernur Kepri,Kamis,(15/8/2019).

Mantan Kadis DPMPTS yang dinonaktifkan dan sudah pensiun ini, juga megaku tidak bersalah  dalam pengelauaran sejumlah IUPK angkut jual tambang boksid tersebut, karena sejumlah Izin yang dikeluarkan saat menjabat sebagai kepala DPMPTS sudah sesuai prosedur administrasi.

“Izin yang kami dikeluarkan itu sudah prosedural dan sesuai administrasi. Kalau urusan teknis-kan dinas pertambangan dan ESDM,”ujarnya mengelak.

Disinggung mengenai issu, jika dirinya sebagai mantan kepala DPMPTS yang akan ditetapakan sebagai salah satu Tersangka dalam kasus tersebut, Azman Taufiq membantah dan menyatakan, kalau hal itu tidak benar, dan pengeluaran izin IPUK angkit jual tamabang yang diberikanya pada sejumlah peruahaan itu, administrasinya sudah sesuai dengan prosedural.

“Ndak lah, saya yakin izin yang saya keluarkan sesuai administrasi dan tak boleh memperlambat, itu aja prinsifnya,”sebut Azman.

Sebelumnya, Kejaksaan tinggi Kepri mengatakan, penyidikan umum dugaan tindak pidana korupsi, pemberian puluhan Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) angkut jual tambang bouksid di Bintan provinsi Kepri, tinggal menunggu hasil SW 001 dari Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri, Teti Syam mengatakan, hasil audit nilai kerugian negara atas pertambangan dan pengeluaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) boksid itu, dibutuhkan guna mengetahui kerugian negara atas pengeluaran IUPK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Prosesnya tinggal menunggu hasil audit nilai kerugian. Karena nilai kerugian atas unsur melawan hukum yang terjadi perlu diketahui, Hingga kalau tersangkanya sudah kita tetapkan, kemudian BPKP menyatakan tidak ada kerugian bagaimana?,”ujar Teti Syam bertanya pada PRESMEDIA.ID,Jumat,(9/8/2019).(Presmedia)

Comments
Loading...