Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

ASN Diingatkan Tidak Berpolitik dan Netral di Pilkada Kepri

Sekda Kepri TS Arif Fadillah saat memimpin Rapat OPD.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi dan kabupaten/kota di Kepri diingatkan agar tidak ikut berpolitik dan Netral pada Pilkada Desember 2020 mendatang.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah provinsi Kepri TS Arif Fadilah usai mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Ruang Rapat Setda lantai 3 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang Rabu (5/8/2020).

Arif mengatakan, ASN di Pemerintah provinsi Kepri harus menjaga netralitas pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Desember 2020 medatang karena netralitas ASN merupakan etika dan perilaku yang wajib dipegang teguh sebagai penyelenggara negara.

“Saya selalu sampaikan dan ingatkan, ASN harus netral dalam setiap Pilkada maupun Pileg. Karena pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai distorsi dan pelanggaran hukum lainya,”ujarnya.

Masuknya pelanggaran lain itu lanjut Arif dapat dilakukan seperti perilaku KKN, kualitas pelayanan publik yang rendah, serta perumusan dan eksekusi kebijakan yang mencederai kepentingan publik.

Pada kampanye virtual gerakan nasional Netralitas ASN ini, juga dideklarasikan netralitas ASN pada Pilkada Desember 2020 oleh Kepala Daerah, Sekda, Kepala BKPSDM, Pimpinan Bawaslu dari sejumlah daerah.

Adapun yang menjadi narasumber adalah, Johan Budi SP Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya Wibisana Kepala BKN, Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan KPK, Adnan Topan Husodo Koordinator ICW, H Sutarmidji Gubernur Kalimantan Barat.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dalam sambutanya juga mengatakan, Setiap ASN harus mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN yang berkenaan dengan Etika dan perilaku imparsialitas, melalui netralitas, bebas dari konflik kepentingan serta bebas dari pragmatisme politik.

“Semoga terwujud ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,”kata Agus.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Teguh Widjinarko mengatakan kampanye virtual ini sangat penting karena dalam waktu dekat akhir tahun ini akan melakukan Pilkada serentak.

“Dengan keadaan Negara saat ini dalam posisi permasalahan netralitas ASN, tentunya dengan interpensi nilai nilai ASN. Ini harus kita jaga netralitas ASN untuk tetap kita pertahankan,”ujar Teguh.

Disisi global pemerintah memperoleh peringkat 54,8 persen scor-nya berada kira kira dibawah negara negara asean dan british, ini lah salah satu aspek kendala, bahwa netralitas kita masih sangat rendah.

Dengan keterkaitan tersebut, Teguh menambahkan adanya semacam motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan dimana JPT-JPT Pratama bersaing untuk mendapatkan perhatian dari bakal calon Pimpinan Daerah.

“Mereka berupaya untuk mempertahankan jabatannya melalui keterlibatannya dalam mendukung. Selain itu, adanya kekerabatan keluarga dengan calon ini yang menjadi pentingnya untuk diperhatikan dengan kurangnya pemahaman tentang regulasi netralitas ASN,”imbuhnya.

Selain membacakan Deklarasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga berpesan, agar ASN menghentikan pelanggaran netralitas, Pahami pradigma UU ASN, Fokus pada pelayanan publik, Jalin sinergi pencegahan pelanggaran netralitas, Kemauan baik dan tindak lanjut PPK,Penyempurnaan regulasi etika penyelenggara negara.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...