Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Kab Lingga

Disebut Setujui AMDAL PT.CSA, Alias Wello Tuding Kabid DPMPTS Kepri Pembohong

Bupati Lingga Alias Wello Sebut Kabid Perizinan DPMPTS Kepri Pembohong.

PRESMEDIA.ID,Lingga- Pemerintah Kabupaten Lingga membantah hadir dalam pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL),  serta menyetujui penerbitan izin lingkungan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta pelabuhan seluas 13.561,55 Ha PT.Citra Sugi Aditya (CSA) di wilayah Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur.

Hal itu dikatakan Bupati Lingga Alias Wello menanggapi pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Syamsuardi melalui Kepala Bidang Perizinan Joni Hendra Putra di beberapa media yang terbit pada hari Kamis (6/8/2020).

“Kalau Pemerintah Kabupaten Lingga disebut menyetujui penerbitan AMDAL Perkebunan Sawit PT.CSA, saya pastikan pernyataan itu jelas pembohongan publik. Kami tak pernah hadir dalam dalam sosialisasi maupun pembahasan dokumen AMDAL, RKL maupun RPL PT. CSA. Koq bisa disebut menyetujui?,”tegas Alias Wello Jumat (7/8/2020).

Awe sapaan akrab Bupati Lingga ini mengakui, pernah menerima surat undangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepri Nomor : 005/ 244/ DLHK/ KOMDAL – KEPRI/ III/ 2019, tanggal 18 Maret 2019, Perihal Pembahasan Dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan perkebunan dan Pabrik Kelapa sawit serta pelabuhan di Kecamatan Lingga Utara dan Lingga oleh PT. CSA dan saat itu secara jelas dinyatakan penolakan.

“Saya masih ingat betul, hari Jumat (22/3/2019), saya didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Nirmansyah dan beberapa Kepala Dinas lainnya, langsung menemui Kepala Dinas LHK Kepri saat itu Yerri Suparna di ruangannya. Kedatangan kami jelas, menyampaikan penolakan. Bukan persetujuan,”katanya.

Soal Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit seluas 10.759 Ha yang sudah diperoleh PT. CSA berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor :160/ KPTS/ IV/ 2010 tanggal 26 April 2010, Alias Wello tak menampiknya. Namun, Ia menganggap, IUP tersebut cacat hukum karena perolehannya tak sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Silakan baca Pasal 5 huruf (i) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :26/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan IUP dan berlaku pada saat itu. Untuk memperoleh IUP, perusahaan wajib melampirkan hasil AMDAL. Koq baru sekarang ngurus izin lingkungan?” bebernya.

Selain itu, dalam IUP Kelapa Sawit PT. CSA tersebut, kata Awe terdapat konsideran mengingat : angka (17) menggunakan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 357/ Kpts/ HK.350/ 5/ 2002, tanggal 23 Mei 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

“Padahal, Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 357/ Kpts/ HK.350/ 5/ 2002, tanggal 23 Mei 2002 itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 26/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,”tegasnya.

Penulis:Aulia/Redaksi

Comments
Loading...