Dipanggil Atas Gratifikasi Nurdin, KPK Periksa 9 Pejabat OPD Kepri

Nurdin Basirun saat digiring dan ditetapakn tersangka oleh KPK atas dugaan Suap dan Gratifikasi pengurusan Izin Reklamasi (Ist).

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil 9 kepala Dinas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Jakarta, hari ini,Senin,(19/8/2019).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Pemanggilan terhadap ke-9 pejabat OPD Kepri itu dilakukan sebagai saksi atas kasus yang menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

“Ada 9 saksi yang diagendakan pemeriksaannya hari ini di Polresta Barelang,”ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (19/8/2018).

Adapun ke-9 pejabat yang dipanggil tersebut yakni, Hendri Kurniadi, Plt Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri, Abu Bakar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR), Muhammad Shalihin Pegawai Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Pemprov.

Kemudian, Kepala Biro Umum Prov Kepulauan Riau Martin Luther Maromon, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Yerri Suparna, Sekdaprov TS Arif Fadillah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Zulhendri, Mantan Kepala Diskominfo Guntur Sakti dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Ahmad Izhar.

“Mereka diperiksa atas kasus dugaan gratifikasi yang diterima NBU (Nurdin Basirun,red),”sebut Febri.

Sebagaimana diketahui, Gubernur non aktif Nurdin Basirun sudah lebih sebulan ditahan di sel tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengeluaran izon prinsip reklamasi di kawasan Tanjung Piayu, Batam pada 11 Juli 2019 lalu.

Sebkumny, KPK juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat OPD, anggota DPRD, pihak swasta, hingga kader partai politik.

Sebelumnya, Febri mengatakan, pihaknya menemukan adanya indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepri itu sejak menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kepri.

“Bisa saja ada penambahan tersangka, jika bukti permulaannya ada,”sebutnya, Selasa (6/8/2019) lalu.

Menurutnya, dari hasil penyelidikan dari kasus suap perizinan yang dilakukan oleh Nurdin Basirun, juga merujuk pada gratifikasi yang terkait dengan unit-unit dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait di Pemprov Kepri.

“Hal ini yang patut di dalami. Apakah itu bentuknya setoran rutin gitu ke atas, atau pemberian dengan tujuan-tujuan yang lain,”jelasnya.(Presmedia

Leave A Reply

Your email address will not be published.