Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kembali Dipanggil KPK Atas Kasus Nurdin, Apakah Sekda dan Samsul Bahrum Ikut Disposisi Izin Kok Meng..?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat memberi keterangan Pers pada Wartawan di Batam (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau TS Arif Fadillah kembali dipanggil untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin,(19/8)2019).

Pemanggilan terhadap Arif Fadillah, merupakan yang ke dua kali oleh KPK atas dugaan Suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Nurdin Basirun, dalam dugaan suap dan gratifikasi pengeluaran Izin prinsif pemanfaatan ruang laut yang dimohonkan Kok Meng di Tanjung Piayu Batam.

Pada pemanggilan pertama, TS.Arif Fadillah dipanggil dan diperiksa KPK pada 26 Juli lalu di Poltabes Barelang. Selanjutnya, Sekda kembali dipanggilan KPK pada Senin (19/8/2019) hari ini ke Gedung Merah Putih Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum sekda Kepri Heri Mukhrizal juga telah dipanggil dan diperiksa KPK sebagai saksi atas pengeluaran Izin prinsif yang ditandatangani Nurdin Basirun tersebut. Demikian juga asisten II bidang Ekonomi pembangunan provinsi Kepri Samsul Bahrum, juga dipanggil dan diperiksa KPK.

Baca Juga

Dalam administrasi pemerintahan, sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku, Sekretaris daerah (Sekda) merupakan pejabat administrasi daerah yang memverifikasi dam mengadministrasukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Dari data yang diperoleh Media, sebelum Nurdin selaku Gubernur menanda tangani Surat Keputusan (SK) izin prinsip pemanfaatan ruang laut yang dimohonkan Kok Meng melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, permohonan tersebut terlebih dahulu mendapat disposisi dari Biro Hukum sekretariat daerah, sebelum akhirnya ke Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan.

Selanjutnya atas disposisi tersebut, persetujuan disposisi final dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pejabat Administrasi pemerintahan provinsi Kepri sebelum akhirnya ditandatangani Nurdin selaku Gubernur.

Dengan mekanisme tersebut, apakah sebelum SK Izin prinsip yang ditandatangani Nurdin Basirun, mendapat disposisi dari Biro Hukum Setda Kepri, Asisten II ekonomi pembangunan Samsul Bahrum, serta disetujui oleh TS.Arif Fadillah sebagai Sekda Kepri?.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, pemanggilan terhadap yang bersangkutan dilakukan atas menyidikan dugaan suap dan gratifikasi pengeluaran izin prinsip panfaatan ruang kawasan laut, serta dugaan gratifikasi yang diduga diterima Nurdin dari sejumlah pejabat OPD Kepri.

“Hingga saat ini, pemeriksaan pada sejumlah saksi, masih berkaitan atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diterima NBU (Nurdin Basirun,red),”katanya

Selain Sekdaprov, lanjut Febri, pihaknya juga memanggil sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri. Baik yang masih menjabat ataupun sudah tidak lagi dijabatannya.

Diantaranya, Plt Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri Hendri Kurniadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Abu Bakar, Pegawai Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Muhammad Shalihin.

Kemudian, Kepala Biro Umum Kepri Martin Luther Maromon, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Yerri Suparna, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Zulhendri, Mantan Kepala Diskominfo Guntur Sakti dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Ahmad Izhar.

Sebelumnya, KPK menemukan adanya indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepri itu sejak menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kepri.

“Bisa saja ada penambahan tersangka, jika bukti permulaannya ada,” sebutnya, Selasa (6/8/2019) lalu.

Menurutnya dari hasil penyelidikan, kasus suap dan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Nurdin Basirun, bukan hanya pada izin reklamasi, tetapi juga berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi atas jual beli jabatan dari pejabat dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah provinsi Kepri.

“Hal ini yang patut di dalami. Apakah itu bentuknya setoran rutin kepada atasan atau pemberian dengan tujuan-tujuan yang lain,”jelasnya(Presmedia4)

Comments
Loading...