Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Dipanggil KPK atas Gratifikasi Nurdin, Isdianto Minta Sekda dan Kepala OPD Kepri Terusterang

Dipanggil KPK, Plt.Gubernur Kepri Isdianto Minta Sekda dan Kepala OPD Kepri Terusterang.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto meminta Sekretaris daerah (Sekda) dan sejumlah kepala dinas OPD Pemerintah Provinsi Kepri yang dipanggil dan diperiksa KPK atas dugaan suap dan gratifikasi gubernur Non aktif Nurdin Basirun, kooperatif dan memberikan keterangan secara benar. Hal itu dikatakan Isdianto, untuk mempercepat proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

“Sepanjang dimintai keterangan saya rasa sah-sah saja, dan saya sampikan kepada kepala dinas OPD, berikan keterangan secara benar, bukan berbelit-belit. Kenapa, agar masalahnya selesai dan cepat tuntas dan kelar, hingga kita dapat kembali bekerja seperti biasa,”ujarnya pada PRESMEDIA usai mengikuti sidang Paripurna di DPRD Kepri,Senin,(19/8/2019).

Ditanya apakah dengan pemanggilan Sekda dan sejumlah Kepala OPD dinas dan Biro di pemerintah Provinsi Kepri ini, berdampak pada kelancaran kinerja administrasi dan pelayanan pemerintah Provinsi Kepri?, Isdianto mengatakan, hingga saat ini tidak ada pengaruhnya, dan administrasi pelayanan birokrasi di pemerintahan Provinsi Kepri, berjalan sebagai mana mestinya

“Memang ada beberapa kepala OPD yang kembali dipanggil dan diperiksa KPK, tetapi sampai saat ini operasional pemerintah tetap berjalan, sebagaimana mestinya dan tidak ada kendala, demikian juga pelayanan,”ujarnya.

Baca Juga

Mengenai progress pelaksanaan kegiatan APBD 2019,  yang hingga saat ini baru mencapai 50-70 persen sementara telah memasuki triwulan 3 semester akhir anggaran, Isdianto mengatakan, pelaksanaan sejumlah kegitan itu, terus dikejar untuk dilaksanakan, hingga dalam sisa tahun anggaran seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan tepat waktu.

“Ini kan masih sisa dalam beberapa bulan, Kita terus gesa agar dapat dilaksanakan,”sebutnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dan memeriksa 9 kepala Dinas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan suap dan gratifikasi gubernur non aktif Nurdin Basirun.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Pemanggilan terhadap ke-9 pejabat OPD Kepri itu dilakukan sebagai saksi atas kasus yang menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

“Ada 9 saksi yang diagendakan pemeriksaannya hari ini di Polresta Barelang,”ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (19/8/2018).

Adapun ke-9 pejabat yang dipanggil tersebut yakni, Hendri Kurniadi, Plt Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri, Abu Bakar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR), Muhammad Shalihin Pegawai Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Pemprov.

Kemudian, Kepala Biro Umum Provinsi Kepulauan Riau Martin Luther Maromon, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Yerri Suparna, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Zulhendri, Mantan Kepala Diskominfo Guntur Sakti dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Ahmad Izhar.

Bahkan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau TS Arif Fadillah oleh KPK merupakan pemanggilan yang ke dua kali atas dugaan suap dan gratifikasi Nurdin Basirun, dalam pengeluaran Izin prinsif pemanfaatan ruang laut yang dimohonkan Kok Meng di Tanjung Piayu Batam.

Pada pemanggilan pertama, TS.Arif Fadillah dipanggil dan diperiksa KPK pada 26 Juli lalu di Poltabes Barelang. Selanjutnya, Sekda kembali dipanggilan KPK pada Senin (19/8/2019) hari ini ke Gedung Merah Putih Jakarta.(Presmed2)

Comments
Loading...