Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Aunur Rofiq Sampaikan Ranperda Penanaman Modal dan Pemekaran Kecamatan Di Karimun ke DPRD

Aunur Rofiq saat menyampaikan Ranperda tentang Penyertaan modal untuk Bank Riau Kepri dan Bank BPR Karimun serta Ranperda tentang Pemekaran Dua Kecamatan di Karimun ke DPRD Karimun.

PRESMEDIA.ID,Karimun-Pemerintah kabupaten Karimun menyampaikan dua adraft Ranperda ke DPRD Karimun. Penyampaian Ranperda itu dilakukan Bupati Lingga Aunur Rafiq pada sidang Paripurna DPRD di Karimun Selasa (11/8/2020).

Dua Ranperda yang disampaikan Bupati Aunur Rofiq diakhir masa jakbatnaya itu adalah, Ranperda tentang Penyertaan modal untuk Bank Riau Kepri dan Bank BPR Karimun serta Ranperda tentang Pemekaran Dua Kecamatan di Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengakan, tidak ada permasalahan yang terjadi di tubuh BPR milik Pemkab Karimun, Hanya penyertaan modal yang sebelumnya belum sepenuhnya dilakukan.

“Penyertaan modal belum sepenuhnya kita lakukan sejak berdirinya BPR Karimun ini. Oleh karena itu sekarang ini BPR nya sudah sehat, perdanya harus kita buat, nanti berapa besar batas, tadi kan ada sekitar Rp50 Miliar untuk penyertaan itu. Nanti kita lihat secara teknisnya seperti apa, makanya kita serahkan dulu Ranperdanya ke DPRD untuk segera dibahas dan diahkan,”kata Rafiq Selasa (11/8/2020).

Dengan penyerahan draft Ranperda itu, Rofiq berharap DPRD Karimun dapat segera membentuk Pansus untuk melakukan pembahasan secara spesifik atas perdata yang diajukan.

“Demikian juga terhadap Ranperda rancangan pemekaran untuk dua kecamatan, yaitu Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Desa Sugie, kita harapkan dapat segera di bahas dan disahkan Dewan,”ujarnya.

Ketua Pansus penyertaan modal Bank Riau Kepri dan BPR Karimun, Nyimas Novi Ujiani menyebutkan, urgensi dari penyertaan modal terhadap BPR Karimun dan Bank Riau Kepri, sangat dibutuhkan sebagaimana tertuang didalam pertauran daerah nomor 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perusahaan Daerah, lanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah yang baru, dan batas waktu perubahan Perda BUMD selambat-lambatnya tiga tahun sejak dikeluarkan nya PP 54 tahun 2017.

“Jika tidak diselesaikan BUMD dalam hal ini (BPR) yang langsung diawasi oleh OJK akan dikenakan sanksi terkait regulasi pengelolaan bank,”ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun ini.

Penulis:Putri/redaksi

Comments
Loading...