Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Diduga Sarat Korupsi, KCW Kepri Minta Proyek Jembatan II Dompak Diusut Penegak Hukum

Logo KCW Kepri

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Lembaga Swadaya Masyatakat (LSM) Kepri Corruption Watch (KCW) Kepri meminta Pihak aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian menelisik dugaan korupsi pembangunan Jembatan II Dompak dan III Dompak.

Juru Biacara KCW Kepri, Abdul Hamid mengatakan, dari data dan fakta dilapangan 40 lebih tiang besi baja penyangga tiang Jembatan II Dompak terindikasi menyalahi Bastek, karena bolong termakan Kerosen air laut, akibat tidak diisi dengan tilang besi dan coran semen.

“Konstruksi tiang penyanggah Jembatan II Dompak yang kropos dan mengancam keselamatan pengguna ini diduga dikorupsi. Hal irtu terlihat dari Fakta yang nyata, puluhan tiang yang terbuat dari baja, bolong dan tidak disi dengan semen cor didalamnya. Hingga kuat dugaan, konstruksi tiang tersebut menyalahi bestek konstruksi bangunanya,”sebut Abdul Hamid Selasa,(20/8/2019).

Selain itu, lanjutnya, hingga saat ini PT.Nindiya Karya yang melaksanakan pekerjaan, diduga, juga tidak melaksankan uji kelaekan penggunaan jembatan, karena dinas Pemerintah Provinsi Kepri melalui dinas PUPR mengakui, sertifikasi kelaekan penggunaan jembatan itu tidak ada.

“Atas dasar itu, KCW Kepri meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan Korupsi proyek ini,”sebutnya.

Dari data yang diperoleh LSM.KCW Kepri, Lanjut Abdul Hamid, 3 Proyek jembatan penghubung Dompak dan Tanjungpinang dilaksanakan PT.Nindia Karya dan Pemerintah Provinsi Kepri secara Multi Years atau 3 Tahun.

Dasar aturanya, adalah Nota Kesepakatan antara Gubernur Kepri H.Ismeth Abdullah dengan Ketua DPRD Provinsi Kepri H.M.Nur Syafriadi dan Wakil Ketua I DPRD Jumaga Nadeak No 01/MoU/I tahun 2007 dan No 01/160/MoU-DPRD/I tahun 2007 yang ditandatangani di Aula kantor gubernur Kepri pada, Sabtu,(6/1/2017) dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Kepri almarhum H.M.Sani, Walikota Tanjungpinang Hj.Suryatati A.Manan, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto Sekda Provinsi Kepri H.Eddy Wijaya serta beberapa orang anggota DPRD Provinsi Kepri lainya.

Total alokasi dana pembangunan Pusat Pemerintahan di Pulau Dompak dialokasikan Rp.1,3 Triliun dari APBD 2007 sampai dengan APBD 2010.

Untuk 3 Jembatan, meliputi Jembatan 1 Dompak, Jembatan 2 Dompak (Yang Tiangnya Kropos dan saat ini ditutu-red) serta jembatan 3 yang menghubungkan Dompak darat dan Dompak laut, Pengerjaanya dimenangkan oleh PT.Nindiya Karya Jakrta dengan total kontrak 3 jembatan Rp.236,637 miliar.

Adapun Sekretaris daerah pada saat proyek berjalan ada Edy Wijaya, sedangkan Pengguna Anggaran pelaksanaan Jembatan dan Jalan di Dompak adalah mantan kepala dinas PU Kepri Ismanuillah Alias Noi.

Sedangkan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Proyek Jembatan di PU Kepri saat itu adalah Adelin dan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) yang menandatangani kontrak adalah Adelin, dan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Edi Damuri.

Dari total dana kontrak tersebut, dalam perjalananya hanya 2 jembatan yang siap dibangun oleh PT.Nindiya Karya yaitu jembatan II dan III. Sedangkan Jembatan I Dompak yang saat ini didepn Jalan Wiratno Ramayana-Pulau Dompak tidak selesi diokerjakan PT.Nindiya Karya.

Alokasi dana pembayaran yang diterima PT.Nindiya Karya saat pembangunan 3 jembatan Rp.190 Milliar lebih dari Rp.236-243 Milliar nilai kontrak.

Karena 3 proyek jembatan dalam satu kontrak tidak seluruhnya siap diokerjakan. Maka pada saat itu, Pemerintah Provinsi Kepri tidak melakukan pembayaran seluruhnya. Sampai pada 2012-2014 PT.Nindya Karya mengajukan gugatan perdata atas Pemerintah Provinsi Kepri ke PN Tanjungpinang.

Pada gugatanya, PT.Nindia Karya menggugat Pemerinitah Provinsi Kepri Rp.90-95 Milliar atas prestasi pengerjaan proyek yang tidak dibayrakan Pemerintah Provinsi Kepri. Dan atas gugatan tersebut, PN Tanjungpinang mengabulkan gugatan PT.Nindiya Karya, yang memerintahakan Pemerintah Priovinsi Kepri membayar prestasi PT.Nindiya Karya Rp.45 Milliar.

Namun dalam perjalananya, Kuasa Hukum pemerintah Provinsi Kepri yang sebelumnya menyatakan Banding atas putusan PN tersebut ke PT, Akhirnya mencabut bandingnya, dan menyatakan damai dengan PT.Nindiya Karya, dengan negosiasi pembayaran ganti rugi PT.Nindiya Karya oleh Pemerintah Provinsi Kepri Rp.35 Milliar.

Alokasi dana ini, selanjutnya dibahas dan dialokasi DPRD Kepri pada APBD 2014-2015 untuk membayar utang ke PT.Nindiya Karya. Infromasi yang dioperoleh Media, Dari Rp.35 milliar APBD Kepri yang dialokasikan membayar hutang Pemerintah ke PT.Nindya Karya, Oknum anggota DPRD Kepri juga menerima bagian pembahasan. Hingga yang diterima perusahaan Nindia Karya hanya sekitar Rp.30 Milliar. Sementara sisanya dibagi-bagai oknum anggota DPRD.(Presmedia)

Comments
Loading...