Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Jokowi Alokasikan Rp 30,5 T Untuk Kesetaraan Akses Internet Nasional

Presiden RI
Presiden Republik Indonesi Joko Widodo

PRESMEDIA.ID,Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan, mengalokasikan Rp30,5 Triliun dana APBN (Termasuk melalui TKDD) untuk pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) tahun 2021.

Alokasi anggaran itu ditargetkan akan dapat mendorong kesetaraan akses internet di seluruh Indonesia.

Hal itu dikatakan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Alokasi anggaran itu, lanjut Presiden difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Menurutnya alokasi anggaran itu ditujukan untuk mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T,”jelasnya sebagai mana dikutip dari situs kominfo.go.id.

Presiden menyampaikan, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

”Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan ke sektor keuangan,” tuturnya.

Program pemulihan ekonomi kata Presiden, akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang.

”Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3 persen dari PDB masih diperlukan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal,” ujarnya.

Oleh karena itu, rencana kebijakan APBN 2021 kata Presiden diarahkan untuk, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Karena akan banyak ketidakpastian Presiden menyampaikan, RAPBN harus mengantisipasi ketidak pastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

”Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan reformasi pendidikan,reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan,”jelasnya.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, bahwa asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan, didukung oleh peningkatan konsumsi domestik serta investasi sebagai motor penggerak utama.

Dalam RAPBN 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp. 971,2 Triliun, sehingga defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2020 yang mencapai 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp 1.039,2 triliun.

Sumber:kominfo.go.id

Comments
Loading...