Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemprov.Kepri Sambut Baik Perpres Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Sekda kepri TS.Arif Fadillah dan Plt.Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Dr.Suhajar Diantoro

PRESMEDIA.ID,Batam-Pemerintah provinsi Kepri menyambut baik sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 43 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah mengatakan, Dengan sosialisasi Perpres tersebut, akan sangat membantu Pemprov Kepri sebagai pemangku kepentingan dan stockholder lainya dalam melakukan pengaturan dan pengembangan rencana tata ruang di perbatasan.

Hal itu disampaikan Sekda Arif saat menghadiri sosialisasi Perpres nomor 43 tahun 2020 bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Hotel Batam City, Batam, Rabu (19/8/2020).

“Pemerintah Provinsi Kepri, tentu sangat menyambut baik sosialisasi ini. Sebagi daerah yang berada di perbatasan, kami sangat memerlukan Perpres ini sehingga bisa menjadi pedoman bagi peemrintah dalam mengelola daerah perbatasan,”kata Arif.

Perpres tata ruang kawasan perbatasan sendiri, didasari pada berbagai aspek yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus kemajuan pembangunan daerah perbatasan sesuai prioritas kondisi dan tata ruang wilayah yang ada di daerah masingb-masing.

“Bagi Kepri melalui Perpres ini, nantinya akan dapat diwujudkan, melalui penetapan program strategis dan rencana pembangunan yang tepat. Dan program-program yang akan dibuat akan selaras dengan pemerintah pusat karena adanya pedoman yang diatur dalam Perpres 43 Tahun 2020 ini,”jelasnya.

Semenrara itu, Plt.Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Dr.Suhajar Diantoro mengatakan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang ada dalam Pepres 43 Tahun 2020 itu, mempunyai tujuh dan fungsi untuk penyusunan rencana pembangunan di kawasan perbatasan negara.

“Demikian juga dengan perencanaan tata ruangnya, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan negara,”ujar mantan Rektor IPDN ini.

Perpres ini lanjutnya, juga merupakan perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor di kawasan perbatasan negara, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, pengelolaan kawasan dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kawasan perbatasan negara dengan wilayah lainnya.

“Inti penting tujuan rencana tata ruang kawasan perbatasan ini adalah mengharmonisasikan tiga kepentingan utama yakni sisi hankam, ekonomi, dan lingkungan,”kata Suhajar.

Sebagai mana diketahui kata Suhajar, paradigma baru pengelolaan wilayah perbatasan saat ini adalah menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan memadukan tiga pendekatan utama di atas yakni Hankam, Ekonomi dan Lingkungan. Sehingga terwujud kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...