Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Ditetapkan Tersangka, PNS Tanjungpinang Praperadilkan Kejati Kepri

Humas PN Tanjungpinang Eduard P Silaho SH

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Tersangka Korupsi penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tambang Bauksit, Bobby Satya Kifana mempraperadilkan Kejaksaan.

Permohonan praperadil diajukan sendiri oleh Bobby yang merupakan ASN Pemerintah kota (Pemko) Tanjungpinang atas sah tidaknya penetapannya sebagai tersangka Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Kepri ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang Jumat (18/9/2020) kemarin.

Permohonan praperadilan tersangka IUP-OP tambang baouksid ini, merupakan permohonan yang ke dua, setelah sebelumnya permohonan sah tidaknya penetapan tersangka korupsi penyalahgunaan IUP-OP tambang bauksit Arif Rate ditolak Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Humas PN Tanjungpnang Eduard P Sihaloho, membenarkan adanya permohonan praperadilan dari tersangka korupsi IUP-OP tambang Bauksit terhadap Kejakaan tersebut.

“Permohonan praperadilanya teregister dengan perkara nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tpg atas nama pemohon Bobby Satya Kifana,”ujarnya Senin (24/8/2020).

Atas permohonan itu lanjut Eduard, Ketua PN Tanjungpinang telah menetapkan dan menunjuk hakim tunggal Bungaran Pakpahan SH dan panitera pengganti Raymond sebagai Hakim dan panitera pembantu yang akan memeriksa permohonan tersebut.

“Setelah permohonannya diterima minggu kemarin, Hakim tunggal yang akan memeriksa langsung ditunjuk Ketua PN, kemungkinan sidang pertama akan digelar pada Senin pekan depan,”ujar Eduard.

Eduard juga memaparkan, adapun alasan pemohon mengajukan gugatan adalah mengenai sah tidaknya penetapan pemohon sebagai tersangka.

“Karena menurut pemohon, penetapan dirinya sebagai tersangka, tanpa malui pemeriksaan. Kemudian kedua, penetapan tersangka tanpa ada surat penetapan,”ujarnya.

Selain itu lanjutnya, pemohon juga mendalilkan bahwa, penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa ada perbuatan melawan hukum dan tidak adanya perhitungan kerugian negara dari pejabat yang berwenang.

Selain itu, pemohon juga menyatakan penetapanya sebagai tersangka, merupakan domain admistrasi pemerintahan dan tidak ada alat bukti yang berkaitan atas penerbitan IUP CV.Buana Sinar Khatulistiwa.

Atas dalil positanya, pemohon meminta pada majelis hakim PN Tanjungpinang agar menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.

“Menyatakan tidak sah menurut hukum Penetapan tersangka terhadap Pemohon,”ujarnya.

Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar oleh hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor Print-241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : Prin 12/L.10/Fd.1/04/2020 tanggal 21 April 2020.

Serta menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyidikan yang dilaksanakan Termohon terhadap pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019.

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor :Prin 12/L.10/Fd.1/04/2020 tanggal 21 April 2020 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019.

Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi dan memberikan rehabilitasi kepada pemohon sesuai pertimbangan Hakim dan membebankan biaya yang timbul kepada Negara.

Penulis:Roland/Redaksi

Comments
Loading...