Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemerintah Targetkan Bantuan Subsidi Upah Pekerja Rp.600 Rb Dibagikan Akhir Agustus

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada acara peluncuran Senam Pekerja Sehat di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara, Selasa, 25 Agustus 2020. (foto kemnaker.go.id)

PRESMEDIA.ID, Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh akan mulai ditransfer pada akhir Agustus 2020. Hal itu sekaligus membantah rumor yang menyebutkan bahwa program subsidi upah diundur atau dibatalkan.

“Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir bulan Agustus 2020 mulai ditransfer,”kata Menaker Ida di sela-sela peluncuran Senam Pekerja Sehat di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara, Selasa (25/8/2020).

Menurut Menaker, hingga saat ini, Kementeriannya belum mentransfer dana program subsidi upah itu karena mau memastikan terlebih dahulu, bahwa data calon penerima subsidi upah tervalidasi dan terverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami check list, lalu kami serahkan ke KPPN, dan KPPN yang akan langsung mengirimkan ke bank-bank penyalur, jadi tidak ada istilahnya dibatalkan,”kata Ida.

Baca Juga

Ida juga mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempatnya bekerja. Hal itu karena masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.

Dia berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerjanya supaya segera menyerahkan.

Sementara kepada perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020. Pemerintah sudah memiliki rencana penyaluran uang sebesar Rp. 600.000 per bulan selama empat bulan kepada pekerja yang gajinya di bawah Rp. 5 juta.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan; dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp. 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

“Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp. 600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta,”ucap Menaker Ida.

Penulis:Redaksi/kemnaker.go.id

Comments
Loading...