Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kinerja Pemerintah dan DPRD Tidak Efektif, Kegiatan APBD dan Pembahasan Ranperda di Kepri Terbengkalai

Gubernur Kepri Isdianto.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Akibat kinerja pemerintahan dan DPRD tidak efektif, sejumlah kegiatan APBD 2020 dan pembahasan sejumlah Ranperda hingga saat ini terbengkalai dan belum dibahas dan disahkan Pemerintah dan DPRD Kepri.

Bahkan Ranperda APBD Perobahan 2020 yang seharusnya berdasarkan Permendagri, jadwalnya sudah harus disahkan pada Juni-Juli 2020 lalu, hingga saat ini belum dibahas pemerintah dan DPRD.

Demikian juga sejumlah Ranperda lain, seperti Ranperda LPP-APBD 2019, Ranperda LKPJ-APBD 2019 serta Ranperda RZWP3K dan Ranperda PDAM Tirta Kepri, hingga saat ini juga terbengkalai dan tak kunjung disahkan DPRD.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang dikonfrimasi dengan sejumlah pembahasan Ranperda dan pelaksanaan kegiatan APBD 2020 Kepri ini juga mengakui, banyak kegiatan yang belum dilaksanakan dan Ranperda yang belum dibahas akibat terkendala pandemi COVID-19.

“Memang harus kita akui, disektor pelaksanaan legiatan APBD, Refocusing dana COVID serta sektor Penerimaan PAD dalam pandemi COVID-19 ini banyak yang terkendal,”ujar Jumaga belum lama ini pada PRESMEDIA.ID.

Demikian juga dengan pembahasan Ranperda yang sebelumnya sudah diajukan Pemerintah ke DPRD, hingga saat ini juga belum dapat dirampungkan DPRD.

Sejumlah Ranperda itu lanjut Dia, adalah Ranperda RZWP3K yang sebelumnya sudah diajukan Pemerintah ke DPRD, Ranperda PDAM, Ranperda Laporan LKPP dan LKPJ APBD 2019 serta Perobahan APBD 2020, semuanya terkendala dan belum selesai dibahas DPRD akibat pandemi COVID-19 .

Sementara itu, jika mengacu pada Permendagri tentang mekanisme pembahasan APBD dan Perobahan APBD 2020, tenggang waktu pembahasan sebenarnya sudah harus selesai pada Juli 2020. Tetapi karena Pandemi COVID-19 sejumlah daerah juga belum melakukan pembahasan.

“Harusnya LKPP pada bulan Juni 2020 lalu sudah selesai dibahas dan disahkan, kemudian dilanjutkan dengan LKPJ yang seharusnya pada bulan Juli 2020 lalu juga sudah harus diputuskan. Tetapi akibat Pandemi COVID-19 ini, mengakibatkan pemerintah dan DPRD tidak bisa bekerja dengan Normal,”ujarnya.

DPRD kata Jumaga, juga sudah mengusahakan melakukan pembahasan melalui Online atau video confrence, Namun dalam rapat pembahasan lewat video confrence yang dilakukan sangat tidak maksimal.

Selain itu, adanya staf dan anggota DPRD Kepri yang terkonfirmasi positif COVID-19, juga membuat sejumlah anggota DPRD Kepri tidak ada yang berani masuk kantor.

Selain itu, sejumlah staf Sekwan juga diberlakukan kebijakan bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH).

Selain masalah Ranperda, refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kepri yang sebelumnya dialokasikan Rp.230 Miliar, hingga saat ini juga belum selesai dan dilaporkan Pemerintah provinsi Kepri.

Harusnya, sebelum pembahasan APBD-P 2020, TAPD pemerintah provinsi Kepri sudah melaporkan capaian progres refocusing anggaran COVID-19 Kepri itu ke DPRD melalui penyerahan KUA-PPAS Ranperda APBD-P 2020.

“Karena kondisi ini, pembahasan sejumlah Ranperda ini menjadi terbengkali,”kata Jumaga lagi.

Ditempat terpisah Gubernur Kepri H.Isdianto juga mengakui, sejumlah kegiatan APBD, refocusing anggaran dana COVID serta Ranperda yang diajukan ke DPRD hingga saat ini belum selesai dibahas.

Tapi untuk kegiatan APBD 2020, Isdianto mengaku yakin, hingga akhir Desember akan dapat terlaksana dan diselesaikan, Karena sejulah kegitan APBD 2020 itu saat ini sudah dilelang.

“Sedangkan untuk kegiatan COVID-19, tidak segampang yang dibayangkan, banyak hal-hal dan ketentuan yang harus diperhatikan,”kata Isdianto.

Memang lanjutnya, Sepertinya gampang, karena sudah ada Inpres dan Kepres serta aturan lainya. Tapi kata Isdianto, ditingkat implementasi pemerintah perlu sangat berhati-hati, dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Isdianto juga mengatakan dari Rp.230 Miliar alokasi anggaran COVID-19 Kepri yang direfocusing dan dipotong dari sejumlah kegiatan APBD 2020 Kepri hingga saat ini belum terpenuhi. Disisi pelaksanaan progres kegiatan juga demikian.

“Refocusing angarnnya belum sampai Rp.230 Miliar demikian juga juga progres pelaksananya. karena selain disektor program penanganan kesehatan, sebagain dana tersebut ada juga yang diperuntukan sebagai jaring pengaman sosial, berupa bantuan sembako,”ujarnya.

Dan saat ini untuk Sembako, belum secara keseluruhan yang terbagi, kemdati sebagian besarnya memang sudah terbagi, dan yang sudah terbagi ini, telah dibayar oleh pemerintah daerah.

Penulis:Redaksi 

Comments
Loading...