Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kabupaten Karimun Jadikan Dusun Tanjung Salak-Kundur Kawasan Industeri Berikat

Peletakan batu pertama PT.Kundur Nusantara Development di kawasan Berikat Dusun Tanjung Salak Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

PRESMEDIA.ID,Karimun- Pemerintah kabupaten Karimun menjadikan Dusun Tanjung Salak, Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat menjadi kawasan industeri Berikat.

Pembangunan Kawasan berikat pertama di Karimun itu ditandai dengan peletakan bau pertama pembangunan yang dilakukan PT.Kundur Nusantara Development (KDN).

Penetapan Dusun Tanjung Salak ini sebagai kawasan Berikat bertujuan, agar barang impor bisa masuk kemudian di modifikasi untuk dilakukan eskpor kembali dan dapat diekspor untuk lokal serta bisa diekspor ke berbagai daerah.

Bupati Karimun Aunur Rofiq mengatakan, dengan penetapan Tanjung Salak kundur menjadi kawasan Berikat, Pulau Kundur akan dijadikan sebagai kawasan industri dengan mengubah tata ruang dari yang semula kawasan pertanian menjadi kawasan industri.

“Luas kawasan industeri sebagai kawasan Berikat kundur ini kurang lebih 1.900 hektar dan dalam membangunan awal dilakukan pada 3 hektar lahan,”ungkap Aunur Rafiq.

Selain PT KDN, Rafiq mengungkapkan kawasan berikat ini nantinya juga akan dikembangkan oleh satu perusahaan lainnya. Yaitu, PT.Berkah Pulau Bintan untuk pembangunan Smelter.

Kemudian, pihaknya juga sudah berkoordinasi ke Kadin Provinsi Kepulauan Riau untuk menyediakan lahan 500 hektar agar menjadikan Karimun sebagai bagian dari BBK Murah atau Batam, Bintan dan Karimun Murah.

“Semoga dengan adanya kasawan berikat ini, akan dapat membantu perekonomian masyarakat dan menjadi lapangan pekerja bagi putra-putri daerah Kabupaten Karimun,”harap Rafiq.

Kawasan Berikat sendiri nantinya merupakan kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan keuntungan yang didapatkan berupa fasilitas kepabeanan perpajakan berupa insentif penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22.

Penulis:Puteri/redaksi

Comments
Loading...