Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Korupsi SPPD Fiktif, Mantan Sekwan dan Bendahara DPRD Karimun Didakwa Pasal Berlapis

Sidang dugaan Korupsi SPPD Fiktif Mantan Sekwan dan Bendahara DPRD Karimun di PN Tipikor Tanjungpinang 

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Dua terdakwa dugaan korupsi surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Kabupaten Karimun 2016, didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Feby Erwan Saputra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Senin (7/9/2020).

Dalam dakwaannya, Erwan mengatakan kedua terdakwa Usman Ahmad selaku mantan Sekretaris DPRD Karimun dan Boy Zulfikar sebagai mantan Bendahara DPRD Karimun secara sendiri-sendiri dan bersama-sama didakwa pasal berlapis melanggar pasal 2 ayat 1 dalam dakwaan primer, dan dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1KUHP,

Erwan menjelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan kedua terdakwa berawal pada tahun 2016 atas Daftar Pelaksana Agaran (DPA), sekretariat DPRD Tanjungbali Karimun senilai Rp 31 miliar dengan realisasi penyerapan anggaran senilai Rp 28 miliar dengan persentase 89,86 persen.

“Terdakwa Boy selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Tanjungbalai Karimun menggunakan uang perjalanan Dinas 92 orang pimpinan dan anggota senilai Rp 1.228.042.000,”ujar JPU.

Namun uang tersebut tidak diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima uang perjalanan dinas sebagaimana berdasarkan dokumen pencairan yang di lakukan oleh kedua terdakwa.

Selanjutnya kedua tersangka juga kemudian membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif, senilai Rp 234.252.000 yang didapat dari perjalanan dinas 75 orang yang dilakukan kepada 28 pegawai sekretariat DPRD Karimun pada tiga kegiatan.

Tidak hanya itu, kedua terdakwa juga telah membayar belanja perjalanan dinas Mantan Ketua DPRD TBK, Muhammad Asyura, sebesar Rp 37.750.000,-.

Tetapi pada kenyataannya karena melakukan pelanggaran kode etik, sehingga saksi ini berikan sanksi sedang,denga tidak menjalankan tugas-tugas dan membuat kebijakan dengan mengatasnamakan pimpinan DPRD TBK baik yang bersifat reguler maupun strategis.

“Putusan itu ditindak lanjuti penerbitan keputusan DPRD TBK nomor 8 tahun 2016 tentang pemberhentian saksi Muhammad Asyura sejak tanggal 4 Mei 2016 sebagai ketua DPRD TBK masa jabatan 2014-2019. Tetapi saksi ini masih setelah 4 Mei 2016 masih mendapatkan honor belanja perjalanan dinas senilai Rp 101.441.500,” paparnya.

Kemudian kedua terdakwa mempertanggungjawabkan belanja anggaran makanan dan minuman melebihi anggaran yang telah di bayarkan kepada penyedia senilai Rp 64.766.643. Sehingga menyebabkan kerugian negara keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana laporan hasil pemeriksaan keuangan RI sebesar Rp 1.680.311.643.

Mendengar dakwaan ini, kedua terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum (PH), A Nur yang di tunjuk dari negara, tidak mengajukan pembelaan.

Ketua Majelis Hakim, Eduard P Sihaloho didampingi Hakim Anggota, Yon Efri dan Joni Gultom menunda persidangan hingga, Kamis(17/9/2020) mensatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Penulis:Roland

Comments
Loading...