Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Paripurna LPP-APBD 2019, Seluruh Fraksi di DPRD Kepri Soroti Kinerja Pemerintah

Sidang Paripurna pandangan akhir dan penyerahan Rekomendasi fraksi atas LPP-APBD 2019 Kepri.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Sejumlah Fraksi di DPRD Kepri menyoroti kinerja pemerintah dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019. Sorotan dan catatan itu disampaikan sejumlah fraksi dalam sidang Laporan akhir LPP-APBD 2019 yang dipimpin ketua dan wakil ketua DPRD Kepri Kamis (10/9/2020).

Dalam laporan akhirnya, juru bicara fraksi PDIP menyatakan, terhadap pembahasan Pertanggungjawaban Ranperda APBD 2019 dengan Banggar PDIP memberi sejumlah catatan, dan meminta Pemerintah melakukan perbaikan.

Namun demikian, sejumlah fraksi DPRD Kepri menyatakan menerima dan menyetujui LPP-APBD 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Fraksi Golkar dalam pandangannya yang dibacakan Teddy Junaskara menyatakan, memberi 4 rekomendasi terhadap LPP-APBD 2019 pemerintah Kepri mengenai realisasi pendapatan yang perlu disikapi penerimaan.

Teddy Kun Ascara juga menyatakan, Golkar memandang kesimpulan dalam memaksimalkan inspektorat daerah dalam evakuasi dan realisi program pembangunan dan pengendalian internal.

“Inspektorat diharapkan dapat berupaya lebih memaksimalkan pengawasan internal, hingga dapat menghindari terjadijya penyalah gunaan anggaran,”ujar Teddy Junaskara.

Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah provinsi agar memaksimalkan peningkatan PAD daerah pada sektor yang lebih potensial.

“Kami berharap semua catatan dan rekomendasi fraksi Golkar dalam LPP-APBD 2019 ini menjadi perhatian serius dan dapat dilaksankan pemerintah sebagai komitmen dalam perbaikan pelayanan pada pemerintahan,”ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan fraksi PKS melalui juru bicaranya Ing Iskandarsyah. Dalam pandangannya, fraksi PKS menyoroti struktur APBD yang 65,37 persen masih tergantung pada penerimaan dana transper dari Pusat dan hanya 1,39 persen ditopang oleh sektor PAD daerah.

Selain itu, PKS juga menyoroti mengenai realisasi PAD labuh jangkar yang hingga akhir 2019 tidak menghasilkan PAD.

Dalam rekomendasinya, PKS meminta Pemerintah daerah agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan sektor PAD hingga pemerintah dapat mengimbangi ketergantungan penerimaan dari Pusat.

Sementara fraksi Nasdem yang saat itu dibacakan Bobby Jayanto, menyoroti masalah keterlambatan pembahasan LPP-APBD, serta sejumlah pelayanan yang belum maksimal dibandingkan dengan pengalokasian anggaran pada masing-masing OPD, khususnya di sektor pelayanan Air bersih, pengangguran dan sektor lainya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti masalah PAD kelautan yang belum optimal, serta serapan APBD atas program yang direncanakan dan dianggarkan yang masih rendah.

Demikian juga penggunaan angaran yang hanya bertumpu pada maksimalisasi Belanja Operasional dibandingkan belanja Modal atau program pembangunan.

“Atas dasar itu, kami meminta pemerintah agar benar-benar mematangkan program kegiatannya pada APBD, dan melakukan monitoring pelaksanaan, serta menekan semaksimal mungkin pada Belanja Operasional sesuai azas kebutuhan,”ujar Juru bicara Gerindra Onward Siahaan.

Kendati memberi sejumlah catatan dan rekomendasi, namunnpada kajirnya sejumlah fraksi di DPRD Kepri menyatakan menyetujui Penetapan ranperda LPP-APBD 2019 menjadi Peraturan Daerah.

Penulis:Redaksi

 

Comments
Loading...