Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Kejati Kepri Mangkir, Sidang Praperadilan Tersangka Korupsi IUP-OP Tambang Ditunda

Kuasa hukum Tersangka Korupsi Tambang Bouksit Suharjo SH.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Majelis Hakim  Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menunda persidangan praperadilan tersangka Korupsi penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tambang Bauksit Bobby Satya.

Penundaan dilakukan karena, pihak Kejaksaan Tinggi Kepri mangkir dan tidak menghadiri peridangan Senin(14/9/2020).

Kuasa hukum Pemohon Suharjo SH mengatakan, persidangan perdana atas permohonan praperadilan yang diajukan terpaksa ditunda karena pihak Kejaksaan sebagai termohon mangkir dan tidak hadir.

“Sidangnya ditunda karena termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Kita tidak tahu, termohon tidak hadir, ditunda senin  minggu depan,”kata Suharjo.

Suharjo menegaskan pihaknya mengajukan keberatan, karena panggilan itu 3 hari untuk dilaksanakan sidang kembali. Namun hakim memerintahkan tetap persidangan ditunda sampai pekan depan.

“Kalau lama-lama seperti ini kan sangat merugikan klien kami, sangat kecewa sekali terhadap sikap termohon yang tidak hadir hari ini,” tegasnya.

Diketahui bahwa, berdasarkan informasi yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungpinang, pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.

Kemudian menyatakan tidak sah menurut hukum penetapan tersangka terhadap Pemohon. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar oleh hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor Print-241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor:Prin 12/L.10/Fd.1/04/2020 tanggal 21 April 2020.

Selanjutnya menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyidikan yang dilaksanakan Termohon terhadap pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019.

Lebih lanjut, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Perintah 241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : Prin 12/L.10/Fd.1/04/2020 tanggal 21 April 2020 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai  2019.

Menyatakan tidak sah penahanan atas diri Pemohon dan memerintahkan Pemohon dikeluarkan dari tahanan sebagai akibat tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon dan menghukum termohon untuk membayar ganti rugi dan memberikan rehabilitasi kepada Pemohon sesuai pertimbangan Hakim.

Penulis:Roland 

Comments
Loading...