Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
KPU Karimun
Bhayangkara 74

Korupsi SPPD Fiktif DPRD Karimun Rp.1,6 M, Terdakwa Sebut 6 Saksi Dapat Bagian THR

Sidang Korupsi dana SPPD Fiktif DPRD Karimun di PN.Tipikor Tanjungpinang menghadirkan 6 orang saksi.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Mantan Bendahara DPRD Karimun terdakwa Boy Zulfikar mengaku sebagian dari Rp.1,6 Milliar dana SPPD Fiktif yang dikorupsinya sebagai diberikan sebagai dana Tunjangan Hari Raya (THR) pada ASN dan staf DPRD Karimun.

Hal itu dikatakan terdakwa Boy Zulkifli dalam sidang lanjutannya sebagai terdakwa saat menghadirkan 6 orang saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (17/9/2020).

Keenam saksi yang dihadirkan adalah, Chaironi, mantan Kabag Umum DPRD Karimun, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TBK, Feri Rusdi dan Sari Marita, ketiga merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Yulianto, Rie utami, dan Rizal Indra adalah staf Pembantu Pengeluaran Bendahara di DPRD Kabupaten Tanjungbalai Karimun.

Dalam pemeriksaan awal, masing-masing saksi sempat saling berkelit, atas dana SPPD fiktif yang di korupsi mantan sekwan dan bendahara DPRD Karimun tahun 2016 itu.

Namun ketika majelis hakim mempertanyakan tanggapan terdakwa terhadap keterangan 6 saksi, Terdakwa Boy membantah keterangan keenam saksi yang mengakan tidak pernah menerima THR dari dirinya.

Kepada majelis hakim Boy memaparkan, bawah dana SPPD yang difiktifkanya, digunakan untuk membayar THR staf dan pejabat yang ada di DPRD Karimun.

Adapun besaran THR yang diberikan dari dana SPPD yang difiktifkanya itu, mulai dari pimpinannya sebesar Rp 5 juta, jabatan Kabag di DPRD Karimun
Rp.3 juta per orang.

“Dari dulu sumber THR pegawai dan kepala Bagian diambil dari dana SPPD fiktif. Uangnya disimpan didalam brankas,”kata Boy.

Terdakwa Usman Ahmad selaku mantan Sekretaris DPRD Karimun membenarkan keterangan Boy, tetapi dirinya berdalih setelah THR itu cair baru mengetahui kalau dananya bersumber dari SPPD.

Atas pernyataan Boy, saksi Chaironi sebagai Kadis Dishub Karimun tetap membantah tidak pernah menerima THR sejak dirinya menjabat sebagai Kabag Umum di DPRD Karimun, begitu juga dengan kelima saksi lainnya.

Ditempat yang sama, Yulianto, mengatakan dari perintah terdakwa Boy yang memerintahkan bahwa untuk staf maupun anggota DPRD yang tidak berangkat dalam Surat Perintah Perjalanan (SPP) untuk membuat kwitansinya.

Selain itu, Yulianto mengaku tidak membuat laporan tetapi hanya memegang kwitansi saja, yang selanjutnya di berikan kepada PPTK untuk dasar SPJ. Untuk yang tidak berangkat tetapi mendapatkan dana SPPD hanya 30 persen.

“Kami berdua bersama saksi Indra yang mengumpulkan nama dan memverifikasi,”kata Yulianto.

Ditempat yang sama, Rie Utami termasuk pegawai yang menikmati aliran SPPD fiktif di DPRD Karimun mengaku hanya satu kali menerimanya.

“Saya tidak berangkat tapi dapat 30 persen sekitar Rp 4 juta dari saksi Yulianto sekitar bulan Maret 2016,”kata Utami.

Atas pengakuan Boy dan sejumlah saksi itu, mejelis Hakim meminta kepada 6 orang saksi yang menikmati aliran dana dugaan korupsi surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Kabupaten Karimun 2016 segera mengembalikan ke negara sebelum perkara ini di putus.

Ketua Majelis Hakim, Eduard P Sihaloho didampingi Yon Efri dan Joni Gultom menunda persidangan selama satu pekan dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andriansyah untuk menghadirkan saksi lainya.

Penulis:Roland

Comments
Loading...