Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Mendagri Larang Kegiatan Kerumunan Massa di Tahapan Pilkada

Mendagri dalam Webinar Nasional Seri 2 Kelompok Studi Demokrasi Indonesia dengan tema ‘Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi’, Miggu, 20 September 2020, secara virtual.(kemendagri.go.id)

PRESMEDIA.ID,Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 harus berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19.

Pedoman protokol kesehatan Covid-19, bukan hanya pada tahapan pemungutan suara 9 Desember 2020, Tetapi juga pada keseluruhan tahapan, mulai pendafataran, penetapan pasangan calon dan kampanye.

Atas Dasar itu, Mendagri meminta, seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sosial harus dibatasi dan dilarang.

Sebagai gantinya, Toto mendorong, kegiatan kampanye Pilkada dapat dilakukan secara daring atau virtual.

“Yang menjadi media penularan COVID-19 saat ini adalah kerumunan sosial, apapun bentuknya harus dibatasi semaksimal mungkin,”ujar Mendagri dalam Webinar Nasional Seri 2 Kelompok Studi Demokrasi Indonesia dengan tema “Strategi Menurunkan Covid-19 menaikkan Ekonomi”pada Minggu, (20/09/2020) melalui virtual.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengungkapkan ketidak setujuannya pada pelaksanaan konser pada masa kampanye. Karena menurutnya, Hal itu akan menimbulkan kerumunan dan rawan terhadap penularan Covid-19.

Namun demikian, Mendagri juga tidak sepakat apabila semua kegiatan dalam masa kampanye dilarang. Karena menurutnya hal ituy kurang Faer.

“Pertemuan-pertemuan terbatas yang melibatkan orang dalam jumlah minimal, dikatakan boleh dilaksanakan, Non petahana, tentu ingin popularitas-elektabilitasnya naik, maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. Saya sebagai Mendagri mengusulkan 50 orang, karena 50 orang (dimungkinkan untuk) jaga jarak,”katanya.

Untuk mengatur hal itu, menurut Mendagri, masih terus dipertimbangkan apakah melalui revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang ada atau diatur secara lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Untuk Perppu sendiri juga masih dikaji apakah Perppu yang mengatur Covid-19 secara keseluruhan mulai pencegahan, penanganan dan penegakkan hukum, atau Perppu yang terbatas pada penegakan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 saja.

“Kalau bukan Perppu ya PKPU. Peraturan KPU harus segera direvisi dan harus waktu beberapa hari ini. Nah, ini perlu ada dukungan dari semua pihak, supaya regulasi ini ada. Karena kalau regulasi bukan hanya Mendagri, saya hanya memfasilitasi, yang utamanya adalah KPU sendiri, yang harus disetujui oleh Komisi II DPR RI,”tandasnya.

Mendagri kembali menekankan, Pilkada merupakan momentum untuk menggerakkan daerah dalam menangani pandemi Covid-19. Apabila 309 daerah yang melaksanakan Pilkada bergerak maksimal menangani pandemi Covid-19, menurut Mendagri, otomatis daerah lain yang tidak Pilkada juga akan ikut. Karena masyarakat di daerah tersebut akan menuntut hal serupa dengan daerah yang melaksanakan Pilkada.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, perlu keselarasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan COvid-19.

Menurut Mendagri, kekuatan maksimal Pemerintah Pusat itu hanya 50 persen. Untuk menggenapinya menjadi 100 persen dibutuhkan gerakan yang sejalan dari 548 Pemerintah Daerah.

Karenanya, Mendagri menekankan, Pilkada 2020 dapat dijadikan momentum untuk menggerakkan mesin daerah dalam menangani Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya secara simultan.

“Tanpa adanya dukungan daerah, maka mesin pusat yang 50 persen, pemerintahan ini tidak akan maksimal untuk menangani Covid di Indonesia. Dan momentumnya itu saya kira di momentum Pilkada,”ujarnya.

“Karena pada Pilkada ini, petahana akan berusaha untuk bertahan. Non petahana juga berusaha untuk menang. Untuk itu giring mereka untuk adu gagasan atau berbuat untuk menangani Covid-19 di daerahnya,”katanya.

Penulis: Redaksi/kemendagri.go.id

Comments
Loading...