Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

BPKP Koreksi Pergub Isdianto Tentang Pemberian Bantuan UMKM Terdampak COVID-19

BPKP saat memberi Penjelasan pada Perwakilab Gugus Tugas COVID-19 Kepri

PRESMEDIA.ID,Batam- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri mengoreksi Peraturan Gubernur (Pergub) Isdianto tentang pemberiaan bantuan dana sebagai stimulus pada UMKM Mikro terdampak COVID-19 di Kepri.

Koreksi terhadap konsep peraturan gubernur itu, dikatakan BPKP Kepri pada rapat permintaan masukan BPKP atas substansi dan arah teknis pemberiaan bantuan stimulus pada UMKM di Kepri, yang dilaksanakan perwakilan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau

Terkait pemberian stimulus terhadap UMKM Mikro terdampak Covid-19 di seluruh Kepri, Perwakilan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau memaparkan konsep peraturan gubernur di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapat masukan substansi dan arahan teknis.

Masukan dan arahan konsep petunjuk pelaksanaan pemberian stimulus penguatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro yang terdampak COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Definisi Usaha Mikro pada Ketentuan Umum, agar tidak ditempatkan pada poin akhir.

Perlu menambahkan cut-off tanggal rinci, sebagai batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam kriteria pelaku usaha mikro melaksanakan usaha yang diberikan bantuan pada Pemberian Stimulus dalam pasal 5.

Selain itu, perlu diperjelas kriteria penerima bantuan bahwa pelaku usaha mikro tidak sedang menerima stimulus yang sama pada masa COVID-19 serta usaha mikro tersebut terdaftar di kabupaten/kota yang berada di wilayah terdampak COVID-19.

Pada Bab Pelaksanaan (pasal 6), perlu ditambahkan ketentuan Gubernur menetapkan kuota penerima stimulus pada kabupaten/kota, Pemerintah Kab/Kota mengusulkan penerima stimulus berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan usulan dari kabupaten/kota maka dilakukan validasi oleh OPD yang membidangi UKM, Gubernur menetapkan penerima stimulus masing-masing kab/kota dengan surat keputusan gubernur serta perlu memperjelas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk Bupati/Wali kota menyampaikan data penerima stimulus kepada Perangkat Daerah Provinsi merupakan OPD yang membidangi UKM, perlu diatur pada pasal 7 bahwa bukti cash transfer kepada penerima stimulus agar ditembuskan kepada Dinas Koperasi dan UKM.

Masukan selanjutnya adalah Pelaksanaan monitoring pemberian stimulus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, sementara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian stimulus sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dibantu oleh Aparat Penegak Hukum.

Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kepri tidak perlu berkoordinasi dengan Kepala BPKAD, karena sudah diatur pada pasal 7 tentang penyampaian tembusan bukti cash transfer. Bab Pelaporan perlu dikaji ulang perlu atau tidaknya kewajiban kabupaten/kota untuk pelaporan ke Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil pembahasan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Penulis:Redaksi/Humas BPKP Kepri

Comments
Loading...