Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Prapid Tersangka IUP-OP Tambang, Jaksa Sebut Dalil Pemohon Masuk Pokok Perkara

Sidang Praperadilan Tersangka IUP-OP Tambang Boby Satya Kifana, di PN Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Sempat mangkir dan tidak hadir dalam sidang permohonan praperadilan Tersangka Korupsi IUP-OP Tambang. Akhirnya Kejaksaan Tinggi Kepri sebagai termohon hadir dan memberi jawaban atas permohonan Pemohon Tersangka Bobby Satya Kifana di PN Tanjungpinang, Rabu (23/9/2020).

Dalam tanggapannya, Jaksa membantah dalil pemohon dan menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Kuasa Hukum Jaksa Kejati Sukamto dalam tanggapanya atas permohonan pemohon mengatakan dalil pemohon yang menyebut belum pernah melihat bukti dari penetapan tersangka dan juga hasil audit BPKP atau BPK yang menyatakan bahwa perbuatan pemohon telah merugikan negara.

“Itu jawaban dari mereka, dari kita tidak sependapat dan apa yang dikatakan tidak ada itu akan kami buktikan,”kata Suharjo usai membacakan replik.

Termohon dari Kejati Kepri, Sukamto mengatakan setelah mendengar replik dari pemohon dan telah mencermati, bahwa dalil-dalil replik pemohon sebagian sudah masuk kedalam materi pokok perkara.

“Selain itu selebihnya sudah dijawab kemaren dan kami tetap pada jawaban kemarin,”kata Sukamto, menanggapi Replik pemohon secara lisan.

Mendengar itu, Hakim Majelis, Bungaran yang didampingi oleh panitera, Raymon menskor persidangan, hingga pukul 13.00 WIB, dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyiapkan bukti-bukti.

Diketahui bahwa, berdasarkan informasi yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungpinang, pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.

Kemudian menyatakan tidak sah menurut hukum penetapan tersangka terhadap Pemohon. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar oleh hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor Print-241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor:Prin 12/L.10/Fd.1/04/2020 tanggal 21 April 2020.

Selanjutnya menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyidikan yang dilaksanakan Termohon terhadap pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019.

Lebih lanjut, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Perintah 241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : Prin 12/L.10/Fd.1/04/2020 tanggal 21 April 2020 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai 2019.

Menyatakan tidak sah penahanan atas diri Pemohon dan memerintahkan Pemohon dikeluarkan dari tahanan sebagai akibat tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon dan menghukum termohon untuk membayar ganti rugi dan memberikan rehabilitasi kepada Pemohon sesuai pertimbangan Hakim.

Penulis:Roland

Comments
Loading...