Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Isdianto Lantik Sebagian OPD Kepri, Pjs Gubernur Sebut Hal Ini

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar dan Sekda Kepri TS.Arif Fadillah saat memberi keterangan Pers apda wartawan di Gedung Daerah Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Pejabat Sementara Gubernur Provinsi Kepri, Bahtiar mengatakan sejumlah pejabat OPD Kepri hasil open bidding yang belum dilantik Gubernur Kepri Isdianto sebelumnya, akan dipertanyak dengan Sekda Kepri ke Kementeriaan Dalam negeri.

Pelantikan OPD Eselon II menjelang 6 bulan pelaksanaan dan setelah Pilkada oleh kepala daerah yang kebetulan menjadi Petahana di Pilkada, kata Bahtiar, sudah diatur didalam Pasal 71 UU nomor 10 tahun 2012 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan wali kota.

“Jadi ada batasan-batasan seorang calon kepala daerah yang kebetulan Petahan hanya boleh melakukan pelantikan atau mutasi berdasarkan rekomendasi Mendagri.

Merujuk pada pasal 71 ayat 1-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan:

Pasal 71
Ayat (1) “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ayat (2) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (3) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ayat (4) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

Ayat (5) Sanksi Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...