Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Bhayangkara 74

Korupsi Dana RSUD Rp 555 Juta, Mantan Supir Alias Wello dan Dirut RSUD Lingga Didakwa Pasal Tunggal

Terdakwa Satria Ngawan supir Bupati Lingga Alias Wello disidang dalam korupsi dana pemeliharaan dan Pengecatan RSUD Lingga tahun 2018.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Dua terdakwa dugaan korupsi dana pemeliharaan RSUD Lingga 2018 dr.Asri Wijaya mantan Direktur RSUD Dabo Singkep dan supir Alias Wello terdakwa Satria Ngawan didakwa pasal tunggal.

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum Josua Parlaungan Tobing SH dalam sudang yang dimpimpin Majelis Hakim M.Djauhar selaku Ketua, didampingi Hakim anggota, Yon Efri dan Suherman di PN Tanjungpinang, Selasa (19/9/2020).

Dalam dakwanya, Jaksa Penuntut Umum Josua mengatakan, Terdakwa Satria Ngawan merupakan PTT Lingga dan sebelumnya supir Bupati Lingga Alias Wello yang disuruh mantan Dirut RSUD Lingga dr.Asri Wijaya mengerjakan proyek kegiatan pemeliharaan dan pengecatan RSUD Lingga tahun 2018.

Ke dua terdakwa, didakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ini Modus Korupsi Terdakwa Asri dan Satria Gerogoti dana RSUD Lingga       

Dalam dakwaanya, Jaksa juga mengatakan, ke dua terdakwa melakukan Korupsi dana pemeliharaan RSUD Lingga dengan cara, memecah pelaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan pengecatan RSUD Lingga dengan anggaran Rp1,020 milliar pada 2018.

Dari Rp 1,020 miliar alokasi anggaran APBD untuk pemeliharaan dan pengecatan RSUD yang seharusnya dilelang, Tetapi malah dipecah dan pelaksanaanya dilakukan penunjukan langsung oleh Terdakwa Asri Wijaya selaku Dirut RSUD dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan.

“Terdakwa Asri Wijaya melakukan pemecahan kegiatan Pemeliharaan dan pengecetan RSUD Lingga menjadi 7  kegiatan dengan anggaran per kegiatan Rp.200 juta,”ungkap Yosua.

Dalam pelaksanaan kegiatan,terdakwa Asri juga menunjuk dan memilih langsung konsultan perencanaan, konsultan pengawas tanpa dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK).

“Jadi hanya menunjuk secara langsung dan tidak sesuai dengan sistem pemilihan konsultan yang di atur dalam Pepres nomor 54,”ujarnya.

Kemudian lanjutnya, terdakwa Asri selaku KPA dan PPK kegiatan, memerintahkan terdakwa Satria Ngawan untuk mencari dan meminjam 6 Perusahaan atau Badan usaha penyedia jasa sebagai syarat untuk melakukan pencairan dana kegitan.

Atas peminjaman perusahaan itu, terdakwa Satria menjanjikan imbalan fee 3 persen dari nilai anggaran 7 kegiatan pada 6 perusahaan yang dipinjam tersebut saat pencaiaran dana.

“Sementara yang mengerjakan pengecatan RSUD adalah 3 tukang pemborong yang diperintahkan Terdakwa Asri”ujarnya.

Selain itu, kedua terdakwa juga memanipulasi administrasi Kontrak Pekerjaan yang dilakukan 3 pekerja pemborong yang telah dikerjakan awal Oktober 2018, Namun penandatanganan kontrak pekerjaan dibuat 22 Oktober 2018.

“Jadi tanda tangan kontrak pekerjaanya 22 Oktober 2018 tetapi pekerjaan itu sudah dilakukan pada awal Oktober 2018 atau kontrak ditandatangan setelah kegiatan pekerjaan selesai dilaksanakan,”ujarnya.

Atas perbuatan Terdakwa Asri Wijaya dan Satria Ngawan, mengakibatkan kerugian negara Rp555.852.880,-, yang telah dikembalikan ke dua terdakwa.

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan, hingga Majelis Hakim yang diketuai M.Djauhar menunda persidangan selama satu pekan dengan memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi.

Penulis:Roland 
Comments
Loading...