Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Menkopolhukam Sorot Pelanggaran Prokes Pleno KPU Pada Pencabutan Nomor Urut Cagub Kepri

Menko Polhukam Mahfud MD saat melaksankan Webinar (foto: kemendagri.go.id)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menyoroti pelanggaran Protokoler Kesehatan (Prokes) di Pilkada Provinsi Kepri.

Pelanggaran Pilkada yang disorot Menkopulhukam itu adalah, terjadinya kerumunan massa pada Pleno KPU dalam pencabutan nomor urut 3 pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur di Hotel CK Tanjungpinang pada 24 September lalu.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD, dalam rapat koordinasi analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak se-Indonesia melalui video confrence di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (2/10/2020).

Atas sorotan Menkopolhukam itu, Pjs.Gubernur Kepri Bahtiar mengaku diberi atensi secara khusus agar kerumunan massa pada Pleno KPU saat pencabutan Nomor Urut itu tidak terjadi lagi.

“Kami sebagai Pjs diberikan atensi secara khusus, dan kejadian kerumumunan massa saat pengundian nomor urut itu menjadi catatan khusus Menkopolhukam,” ujar Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, kepada awak media usai kegiatan tersebut.

Ia mengemukakan, meski pelanggaran tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Pjs Gubernur Kepri, Namun, ia memastikan bahwa sepatutnya pelanggaran itu tidak boleh terjadi.

Oleh karena itu, ia mengingatkan, agar kedepan kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Dan, jika terjadi maka harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau diingatkan secara persuasif tidak bisa, maka langsung dilakukan penindakan. Kalau perlu pidanakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawalu Kepri, Syafri Papene, mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU terkait pelanggaran tersebut. Dalam rekomendasi itu, Bawaslu meminta KPU agar memperbaiki prosedur setiap tahapan Pilkada untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan.

“Kami juga sudah koordinasikan dengan Pokja Pencagahan COVID-19, dan hasilnya merekomendasikan hal tersebut. Kita lihat kedepan mudah-mudahan pelanggaran itu tidak terjadi lagi,”tukasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri juga mengatakan, menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada Pleno terbuka pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan KPU Provinsi Kepri di hotel CK Tanjungpinang, Kamis (24/9/2020) lalu.

Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan mengatakan, secara substansi pada Pra dan saat pelaksanaan rapat pleno KPU sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan PKPU, Tetapi paska pelaksanaan Pleno, justeru ditemukan kerumunan massa dari masing-masing pendukung.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kepri Sri Wati mengatakan, terjadinya kerumunan massa Paslon di lobi Hotel saat pleno Pencabutan Nomor Urut menurutnya diluar kendali KPU.

Karena lanjut Sri, KPU sebelumnya sudah menyampaikan himbauan kepada Partai Politik Pengusung dan Paslon serta pihak kemanan agar tidak membawa massa dan mebuat kerumunan.

“Tetapi hal itu kembali kepada masing-masing Paslon, KPU secara administrasi sudah menghimbau, karena hal itu juga merupakan amanah PKPU dalam mentaati protokoler Kesehatan,”ujarnya.

Sekedar memgingatkan, Rapat Pleno KPU Provinsi Kepri dengan agenda Pencabutan Nomor urut 3 pasang Calon gubernur dan wakil gubernur di Hotel CK Tanjungpinang, ditandai dengan pengumpulan massa pendukung serta kerumunan massa.

Kendati dijaga ketat aparat dan hanya pasangan calon yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang rapat Pleno, Ratusan massa dan simpatisan 3 Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri, berkerumun memadati lobi dan tangga hotel.

Saat itu, Ratusan pendukung dan tim pemenangan masing-masing calon, memenuhi pelataran hotel, tangga serta lorong jalan menuju ruang rapat Pleno KPU.

Penulis:Ismail/Redaksi 

Comments
Loading...