Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemerintah Pusat Dukung Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Prokes di Pilkada

Pjs.Gubernur Kepri Bahtiar bersama pejabat Instansi pertikal di Kepri saat mengikuti rapat Koordinasi Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020.

PRESMEDIA.ID,Jakarta- Pemerintah pusat menyatakan mendukung tindakan penegakan hukum, terhadap Paslon dan peserta yang melanggar Protokoler Kesehtan (Prokes) dalam tahapan kampanye Pilkada serentak di Daerah.

Hal itu dikatakan sejumlah menteri dalam Rapat Koordinasi Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 melalui video Confrece,Jumat (2/10/2020).

Pjs.Gubernur Kepri Bahtiar dan sejumlah OPD Kepri lainya di Kepri mengikuti rapat tersebut dari Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pimpinan Rapat mengatakan, Rakor Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak 2020 itu dilakukan untuk mereview dan mengevaluasi kondisi yang terjadi di daerah selama pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada.

Mahfud MD juga mengatakan, sangat mengapresiasi semua pihak atas kondusfitas pelaksanaan kampanye Pilkada di Daerah hingga saat ini.

“Jika sebelumnya usai pendaftaran calon beberapa waktu lalu sempat menimbulkan sejumlah polemik akibat kerumunan yang melanggar protokol kesehatan, Tapi pada masa kampanye, kondisinya cenderung lebih kondusif,”ujar Mahfud MD.

Dari pantauan lanjutnya, justeru pelanggaran pada protokoler Kesehatan, terjadi di luar Pilkada meskipun ada laporan yang datang dari Pilkada Namun sejauh ini berjalan dengan baik dan kondusif.

Rakor kata Mahfud merupakan kesepakatan bersama Mendagri agar rutin dilakukan untik mengevaluasi kondisi yang terjadi di lapangan dan saat segera dicarikan solusi penyelesaian jika terjadi hal yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita evaluasi dan lakukan langkah antisipasi sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik,”lanjutnya.

Sementara itu, Plh.Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, KPU terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada di daerah. Terlebih, saat masa kampanye, diharapkann dapat lebih mengutamakan media virtual di tengah pandemi COVID-19.

Ilham melanjutkan, Koordinasi secara intens dengan Kemendagri dan Kementerian terkait serta KPU di daerah terus dilakukan, sehingga pelaksanaan kampanye mengacu pada PKPU dalam pencegahan COVID-19

“KPU juga terus melaukan sosialisasi agar PKPU dapat di pahami dan di ketahui masyarakat secara luas,”ujarnya.

Namun demikian, Ilham menegasakan, KPU juga berpesan, agar Pemerintah daerah bersama pihak keamanan lainya dapat lebih tegas melakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada.

“KPU juga mendorong Paslon agar mematuhi pakta integritas yang telah dibuat dalam mentaati aturan yang telah di tetapkan. Lakukan pemantauan dan supervisi, Lakukan Bimtek kepada penyelenggara di daerah dan Optimalisasi pemanfaatan medsos,”ujarnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan melaporkan, bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan sekaligus penindakan terkait protokol kesehatan dalam masa pelaksanaan kampanye di era pandemi COVOD-19.

Dan perwakilan BIN menyarankan, agar KPU dan Bawaslu melakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta Pihak kemanan, Satgas COVID-19 dan semua jajaran dalam mencegah pengumpulan massa Kampanye dan Paslon Pilkada lebih mengedepankan virtual dari pada tatap muka.

Parpol juga perlu diminta agar mengingatkan Paslonnya untuk mematuhi protokol kesehatan, Penyelenggara Pilkada juga perlu semakin masif mengedukasi masyarakat dan peserta agar mematuhi seluruh peraturan terutama protokol COVID-19.

Semenara itu, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam rapat tersebut memberikan beberapa pesan agar semua pihak berkomitmen menyelenggarakan Pilkada sesuai aturan yang berlaku termasuk protokol kesehatan.

“Melalui Pilkada ini, juga perlu juga digiring, kreativitaa dan inovasi para Paslon, untuk memanfaatkan sarana teknologi informasi dalam menyampaikan program kerja, visi dan misi kepada masyarakat,”ujarnya.

Partisipasi Masyarakat lanjut Burhanuddin, juga perlu didorong agar mau melaporkan setiap pelanggaran protokol kesehatan, dan Penegak hukum menindak tegas pelanggar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Terakhir dalam Rakor tersebut, Menteri Dalam negeri Tito Karnavian meminta pada semua pihak akan pentingnya koordinasi dalam mensukseskan pelaksanaan setiap tahapan Pilkada di daerah.

“Mengingat waktu penyelenggaraan Pilkada ini yang sangat singkat, maka semua pihak harus berperan untuk mensukseskan dan menekan penyebaran COVID-19,”tegsnya.

Hadir mendampingi Pjs Gubernur, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Plh Asisten Pemerintahan Sardison, Kaban Kesbangpol Lamidi, Perwakilan FKPD, KPU, Bawaslu dan Satgas COVID-19 Provinsi Kepri.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...