Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran
Banner Pemko

Belum Diserahkan, Syahrul Ancam Gugat Aset Fasum Pengembang dan Pemerintah di Tanjungpinang

Kejar Aset fasum Pengembang, Pemko Tanjungpinang MoU dengan Jaksa Datun Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

PRESMEDIA.ID.Tanjungpinang-Pemerintah Kota Tanjungpinang meminta developer pengembang perumahan di kota Tanjungpinang agar menyerahkan aset lahan fasilitas umum (Fasum) dikawasan pembangunan perumahan yang di Bangun.

Wali kota Tanjungpinang H.Syahrul mengatakan, jika developer perumahan di kota Tanjungpinang tidak segera menyerahkan asset fasilitas umum perumahan yang dibangun pada pemerintah, maka pemerintah akan menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan melalui Jaksa pengacara negara ke Pengadilan.

“Selain kita himbau, agar aset fasilitas umum developer pengembang itu diserahka. Pemerintah kota Tanjungpinang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang juga akan segera mendata, aset Fasum yang pengembang perumahan mana yang belum diaerahkan,”ujar Syahrul

Pendataan aset Fasum developer pengembang di kota Tanjungpinang itu, diawali dengan penandatanganan MoU antara Kejari Negeri dan Pemko Tanjungpinang tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga

Syahrul menegaskan saat ini untuk gugatan secara perdata yang sedang disusun adalah aset-aset yang seharusnya di serahkan ke Pemko Tanjungpinang, aset jalan dan parit yang terdapat pada wilayah kawasan pengembang perumahan.

“Seharusnya setelah pembangunan perumahan selesai dilakukan, Pengembang harus menyerahkan aset itu kepada Pemerintah kota, sehingga kalau rusak, seperti perit dan jalan pemerintah bisa memperbaiki. Kalau belum diserahkan kepada kita maka kita belum dapat memperbaiki,” tegas Syahrul.

Selain asset Fasum perumahan, Syahrul juga mengatakan, hingga saat ini, juga masih terdapat aset dua pemerintahan Kabupaten dan Kota yang kepemilikannya belum diselesaikan. Dari
sejumlah asset pemerintahan, sekitar 80 persen aset di kota Tanjungpinang yang dikuasai oleh Kabupaten Bintan sudah diserahkan, Sedangkan 20 persen bum diserahkan.

“Sesuai dengan Undang-Undang pembentukan daerah atau kota otonomi, sejumlah aset pemerintah kabupaten dan provinsi harusnya diserahkan ke pemerintah kota karena merupakan hak dan tanggung jawab dari pemerintah, dan untuk memenuhi kewenangan tersebut, pemerintah kota Tanjungpinang akan terus berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan.

“Seperti aset bangunan, diantaranya di jalan Ahmad Yani ada dua, Kantor Disdukcapil dan Bappeda Kabupaten Bintan dan di KM 3, gedung kantor
Disperindag dan BLH,”jelas Syahrul.

Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri sudah melakukan pendekatan secara persuasif, saat zaman Walikota sebelumnya sering datang ke Kabupaten Bintan dan begitu juga dengan saat ini.

“Ini penyerahannya melibatkan eksekutif dan legislatif,”
tutupnya.(Presmed6)

Comments
Loading...